Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan sebab dari dikabulkannya sebagian permohonan pemohon berkaitan dengan Pasal 29 ayat (1), (3), dan ayat (4). Berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Dimana sebelum putusan ini, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. Dan sesudah putusan, diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung (postnuptial agreement) berdasarkan persetujuan bersama. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana status postnuptial agreement dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menurut perspektif maqâsid al syari’ah dan keadilan? Bagaimana status harta benda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menurut perspektif maqâsid al syari’ah dan keadilan?
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dalam perspektif maqâsid al-syari’ah. Sebagai pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
Hasil penelitian menunjukkan, sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, status harta benda perkawinan hanya bisa diperjanjikan oleh suami istri pada saat sebelum, dan pada saat dilangsungkan perkawinan, dan tidak bisa diperjanjikan sesudah perkawinan berlangsung meskipun dalam ikatan perkawinan, namun sesudah adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, status harta benda perkawinan dapat diperjanjikan oleh suami istri pada saat sebelum, pada saat dilangsungkan perkawinan, dan sesudah dilangsungkannya perkawinan sepanjang dalam ikatan perkawinan. Putusan tersebut telah memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Asing. Karena dengan adanya (postnuptial agreement) maka warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Asing dapat menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia.
Kaitan Putusan MK dengan status harta benda menurut perspektif maqâsid al-syari’ah, maka putusan MK sesuai dengan nilai keadilan yang termaktub dalam maqâsid al-syari’ah. Alasannya karena putusan MK yang memberikan kelonggaran kepada para pihak (suami dan istri) membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan atau dalam masa ikatan perkawinan merupakan tafsir hukum yang aplikatif demi terwujudnya keharmonisan rumah tangga sehingga terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal.
Catatan penting untuk rekomendasi bagi legislatif dan eksekutif ke depannya, apabila merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka persoalan perjanjian perkawinan perlu mendapat perhatian yang lebih serius dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga undang-undang yang terbentuk sesuai dengan dinamika zaman, dan masyarakat yang makin kompleks.

ABSTRACT:
The existence of the Constitutional Court's Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 is the cause of the grant of a part of the petitioner's petition relating to Article 29 paragraph (1), (3), and paragraph (4). Relating to marriage agreements. Where before this decision, the marriage agreement could only be made at the time or before the marriage took place. And after the verdict, it is permissible to make a marriage agreement during a postnuptial agreement based on mutual agreement. This study is intended to answer the problem: How is the status of the postnuptial agreement in the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 according to the perspective of maqâsid al syari'ah and justice? What is the status of property in the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 according to the perspective of maqâsid al syari'ah and justice?
This study uses a type of doctrinal (normative juridical) research because it examines and analyzes Constitutional Court Decisions No. 69 / PUU-XIII / 2015 in the maqâsid al syari'ah perspective. The approach is the statute approach and the conceptual approach.
The results showed, before the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, marital property status could only be agreed upon by the husband and wife at the time before, and at the time of the marriage, and could not be agreed upon after the marriage took place even though in marriage. And the after is the status of marital property can be promised by the husband and wife at the time before, during the marriage, and after the marriage takes place in the marriage relationship. The decision has provided protection for Indonesian citizens who are married to foreign nationals. Because of postnuptial agreement, Indonesian citizens who are married to foreign citizens can enjoy their rights as Indonesian citizens.
Relation of Constitutional Court Decision with property status according to maqâsid al syari'ah perspective, the Constitutional Court decision is in accordance with the value of justice contained in maqâsid al syari'ah. The reason is that the Constitutional Court's decision to make concessions to the parties (husband and wife) make a marriage agreement before or at the time of marriage or in the period of marriage ties is an applicable legal interpretation for the realization of household harmony so that the creation of a happy and eternal household.
Important notes for recommendations for the legislature and the executive in the future, if revising Law No. 1 of 1974 concerning marriage, the issue of marriage agreements needs to get more serious attention by paying attention to the legal values that live and develop in the community. So that laws are formed in accordance with the dynamics of the times, and society is increasingly complex.