Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, dipandang sebagai ancaman yang serius oleh Pemerintah. Dalam hal ini, Negara memiliki tanggung jawab penuh unutk melindungi setiap generasi bangsa dari ancaman dalam bentuk apapun, tidak terkecuali kekerasan seksual terhadap anak. Dikeluarkannya Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, yang semula diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, memberikan pemberatan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang berupa sanksi kebiri kimia. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah: Pertama, Apa konsep dasar Pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu dan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan pembahasan tesis ini maka dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut : Pertama, sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kedua, dalam Hukum Islam terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

ABSTRACT:

Rampant cases of sexual violence against children in Indonesia, is seen as a serious threat by the Government. In this case, the State has a responsibility to protect the nation from the threat of any generation in any form, no exception sexual violence against children. Issue No 1 Year 2016 Perppu About child protection, originally set forth in law No. 23 Of 2002 shield cover Children, providing additional penalties for the perpetrators of the pemberatan sexual violence against children in the form of chemical castration sanctions. As for the formulation of the problem in this thesis is: first, what is the basic concept of the Government in issuing Perppu No. 1 year 2016 about castration penalty. Second, how the Views of Islamic law against Perppu No. 1 year 2016 about castration penalty. This study uses qualitative methods, with this type of research libraries (library research), research was carried out by using either the literature, books, records, and reports the results of previous research and the juridical-normative approach. Based on the deliberations of this thesis can be found the results of the research are as follows: first, the sanctions meted out to the perpetrators of sexual violence against children not yet giving the effect of deterrent and haven't been able to prevent the occurrence of violence in a comprehensive manner children against sexual, so need to immediately change the law No. 23-year 2002 on child protection, as amended by law No. 35-year 2014 About the second amendment in the law No 23 of the year 2002 on the protection of children . Second, in Islamic law there are differences among scholars regarding the punishment of the perpetrators of sexual violence against castration against children.