ABTSRAK
Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak berperkara dengan cara perdamaian dengan dibantu pihak ketiga. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa mediasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua peradilan yang ada di wilayah Indonesia. Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara wanprestasi yang peneliti temui dari perkara masuk di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dari tahun 2016 sampai 2018, yaitu tidak sebanding antara keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi sehingga dapat dikatakan kurang optimalnya Pengadilan Negeri Kendal.
Berdasarkan hal di atas, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh tentang efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal Pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016, adapun rumusan masalahnya: Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kendal Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 ? Bagaimana efektifitas mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal ?
Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris Non-Dokrinal, melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kendal. dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Teknis yang digunakan yaitu analisis kualitatif untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan umum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses mediasi di Pengadilan Negeri Kendal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Kedua, secara efektifitas perkara wanprestasi yang dimediasi dapat dikatagorikan menjadi 2 yaitu secara kualiatas dan secara kuantitas, bahwa secara kualitas PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah efektif karena mengatur detail ketentuan-ketentuan yang lebih mendorong para pihak untuk aktif dalam proses mediasi, sedangkan secara kuantitas pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 dari jumlah 38 perkara wanprestasi yang masuk pada tahun 2016-2018 yang bisa terselesaikan melalui proses mediasi hanya 7 pekara sehingga belum dapat dikatakan efektif, yang disebabkan oleh beberapa faktor baik Hukum, Kebudayaan, Masyarakat, Sarana, Penegak Hukum.