Penggunaan game bajakan sudah marak dan tidak terbendung lagi penggunaanya di Indonesia. Tentu video game termasuk hak cipta atau hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi baik hukum konstitusional dan hukum Islam yang banyak dianut oleh warga Indonesia. Praktek penggunaan software video game bajakan Playstation banyak digunakan oleh para pengusaha rental Playstation. Penggunaan Software dimotivasi karena harganya yang murah dan mudah untuk mendapatkanya penyewaan software bajakan bisa memangkas biaya operasional. Tidak pahamnya pengusaha rental plasystation tentang pentingnya penggunaan software berlisensi resmi membuat mereka tidak merasa bersalah untuk menggunakanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum penyewa software video game bajakan dan untuk mengetahui penyewaan software video game bajakan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang termasuk hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahan sekunder menggunkan doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, skripsi, dan internet. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian, hak cipta itu sendiri merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa “hak eksklusif” adalah hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta, sehingga pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Menurut hukum ekonomi syariah terhadap penyewaan software video game bajakan, adalah melanggar hukum syariah, karena praktek tersebut dilakukan untuk mencari kebutuhan ekonomi dengan mengambil hak orang lain. Menurut syarat sah dari ijārah untuk objek sewa yaitu video game resmi dibolehkan oleh syara’ tetapi untuk sewa Play Station menggunakan software game tidak resmi atau bajakan tidak bisa memenuhi syarat sah ijārah sehingga haram menurut hukum Islam.