Bambang Kiswotomo alias Ibhas Kiswotomo telah
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA). Atas perbuatan tersebut PN Jakarta Timur telah menjatuhkan
putusan dengan amar putusan berbunyi antara lain: menjatuhkan
pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Kiswotomo Alias Ibhas
Taruno Kiswotomo Alias Ibhas Taruno Alias T. Kiswotomo (Ibhas),
oleh karena itu, selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan. Sebagai
rumusan masalah:bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim PN
Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Timdalam kasus
tindak pidana penyebaran ujaran kebencian?Bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap putusan PN Jakarta Timur Nomor
421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Timdalam kasus tindak pidana penyebaran
ujaran kebencian?
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kepustakaan (library research) dan bersifat kualitatif dengan
pendekatan yuridis normatif.Data primernya adalah Putusan Hakim
PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim.adapun data
sekundernya yaitu buku-buku yang dapat menunjang skripsi ini.
Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi
documenter.Metode analisis data penelitian ini bersifatdeskriptif
analisis.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa PN Jakarta Timur
yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 6
(enam) bulan, menurut penulis, hukuman itu terlalu ringan karena
terlalu jauh dengan hukuman yang tercantum dalam Pasal 45A ayat
(2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
transaksi elektronik, yaitu 6 (enam) tahun. Jika PN Jakarta Timur
bersumber kepada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun
2016, maka hukuman yang layak yaitu minimal 3 tahun, dengan
hitungan: hukuman 6 tahun dikurangi setengahnya, yaitu 3 tahun.
Dengan demikian, bersumber pada Pasal 45A ayat (2) UndangUndang

No. 19 tahun 2016, maka hukuman yang pantas adalah 3 tahun atau setidak-tidaknya di atas 1 tahun 6 bulan. Menurut penulis,
hukuman yang bertentangan dengan Pasal 45A ayat (2) UndangUndang

No. 19 tahun 2016tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik
adalah merupakan pertimbangan hukum yang kontroversil sehingga
dapat memicu antipati masyarakat dalam penegakan hukum.
Masyarakat dapat menilai pertimbangan hakim sebagai pertimbangan
yang diskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) yang tidak
adil, ukurannya adalah kesebandingan.Dari segi hukum Islam,
penyebaran ujaran kebenciandalam hukum pidana Islam, merupakan
perbuatan yang menyangkut dengan kehormatan atau nama baik dari
seseorang, yaitu berupa penghinaan, pencemaran nama baik, mencaci
maki, menggunjing, dan sebagainya yang menyebabkan timbul rasa
kebencian atau permusuhan terhadap seseorang. Oleh karena itu,
perbuatan ujaran kebencianmasuk dalam klasifikasi ta’zir dalam
kategori jarimah yang belum ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadis.