Praktek wali adlal tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam konteks hukum Islam. Praktik wali adlal sering dijadikan langkah alternatif karena orang tua yang masih mempertimbangkan keyakinannya. Dalam memutus perkara wali adlal, jika tidak tepat maka dapat memutuskan tali kasih antara orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan bahwa sang anak lebih memilih kekasihnya dan melepas hak orang tuanya. Fenomena terjadinya wali adlal tidak saja dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang syar’i. Alasan syar’i adalah alasan hal yang dibenarkan oleh hukum syara’. Kasus yang diajukan oleh calon mempelai perempuan di Pengadilan Agama Salatiga tentang konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya wali adlal membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana hukum formil, hukum materil, serta hukum Islam dalam penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 0085/Pdt.P/201A/PS.Sal.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penulis memaparkan masalah tentang perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya permohonan wali adlal, dengan mengkaji penetapan di lingkungan Peradilan Agama sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi. Data yang telah didapatkan kemudian dideskripsikan, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dan metode komparatif.
Hasil analisis dari penelitian penulis adalah: pertama, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang dikabulkannya permohonan wali adlal karena tidak sekufu adalah majelis hakim telah memberi nasehat untuk menikah baik-baik, memberi kesempatan untuk melakukan mediasi namun tidak dapat dilaksanakan karena wali pemohon tidak hadir di persidangan, permohonan pemohon telah terdaftar secara resmi yang isinya dibenarkan dan dipertahankan oleh pemohon karena pemohon cinta dan ingin menikah dengan calon suami namun ayah sebagai walinya tidak mau menikahkannya, penolakan wali tersebut tidak jelas karena ketidakhadirannya di persidangan maka penolakan wali patut ditolak dan dinyatakan adlal, usia pemohon memenuhi pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974, pemohon telah siap baik lahir maupun batin untuk berumah tangga dan siap menanggung segala akibat yang mungkin timbul, demi kemaslahatan permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Kedua, hakim menggunakan kaidah fikih ”Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan”. Berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa demi kemaslahatan mereka berdua lagi pula alasan-alasan permohonan pemohon dinilai telah cukup beralasan.