Percobaan tindak pidana adalah tidak selesainya perbuatan pidana karena adanya faktor eksternal, namun si pelaku ada niat dan adanya permulaan perbuatan pidana. Terkait dengan tindak pidana percobaan, ada salah satu putusan pengadilan yang memutuskan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun (warga Indramayu). Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 19.30 Wib telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo 53 KUHP. Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm., dalam amar putusannya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun tersebut dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana perspektif tujuan pemidanaan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap amar putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana?
Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan (library research). Data primer yaitu putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Data sekunder diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang percobaan melakukan pembunuhan berencana.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dari segi hukum Islam, pertimbangan Hakim PN Indramayu kurang sesuai dengan konsep hukum qisas. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarîmah qisas dan atau diyat. Pembunuhan berencana yang telah dilakukan terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun termasuk Pembunuhan sengaja (qatl al-‘amd), yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan). Menurut penulis, penjatuhan hukuman selama 7 (tujuh) adalah tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Alasannya karena dalam kategori hukum Islam pelaku sudah baligh/mumayyiz maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku telah masuk kategori ahliyah al ada. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk jarimah qisâs yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman dan hukumannya sudah ditentukan oleh syara'.