Anak merupakan aset masa depan bagi orang tuanya dan mempunyai peluang besar untuk dijadikan barometer bagi kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. ketika anak-anak diproduk dengan pendidikan dan bimbingan yang baik, maka secara otomatis negara akan mengalami kemajuan, akan tetapi jika anak tersebut diproduk dengan kebijakan yang salah maka anak akan menjadi brutal dan bertambah nakal sehingga menimbulkan kriminalitas dan itu akan membahayakan perkembangan anak. Itulah alasan yang mendasar mengapa penyusun menulis “ Batas Umur Dan Pidana Penjara Terhadap Anak dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Tinjauan Hukum Islam” Menurut penyusun harus ada sebuah kebijakan yang benar-benar tepat dalam mengatasi permasalahan di atas. Sehingga dengan adanya sebuah kebijakan yang tepat dan benar dapat mengurangi kenakalan anak dan tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Sehingga anak yang merupakan aset masa depan dan harapan orang tuanya dan negaranya bisa benar-benar terwujud.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas umur dan pidana penjara terhadap anak dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian yang menggunakan kepustakaan sebagai bahan penelitiannya (library research). Pada penulisan ini penyusun menulis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Umur Dan Pemenjaraan Anak Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”. Melalui penelusuran literatur. Atau dengan kata lain, bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan, dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Deskriftif Evaluatif yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini memaparkan posisi obyek dalam hal anak ditinjau dari hukum Islam, sebagai bahan untuk melihat UU No .3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Hasil penulisan ini menujukan bahwa penerapan sanksi bagi anak yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) adalah: pertama dikembalikan kepada orang tua, wali dan orang tua asuhnya. Kedua diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ketiga diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan. Sedangkan seorang anak yang sudah berusia 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dikenai hukuman ta’zir.