Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek akad murabahah di BMT NU Sejahtera yang mana penandatanganan akad tidak hanya dilakukan setelah nasabah menerima barang sebagai obyek murabahah saja melainkan juga dapat dilakukan setelah nasabah menerima uang manakala pencarian barang dilakukan sendiri oleh nasabah. Padahal pada dasarnya, praktek akad murabahah dalam fiqh Islam idealnya ditandatangani setelah adanya penyerahan barang sebagai obyek murabahah dari pihak pemberi dana kepada pihak yang mengajukan murabahah.
Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan dua rumusan masalah yakni: Bagaimana pelaksanaan akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa deskripstif kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah mudharib bagi pihak yang mengajukan pembiayaan tidak lain hanya untuk menegaskan adanya hak yang telah diwakilkan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang kepada pihak kedua untuk menentukan sendiri pembelian barang yang diinginkan. Meski demikian, idealnya penggunaan istilah mudharib tidak lantas disamaratakan kepada setiap anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. Sebab pada pencairan murabahah dalam bentuk barang, pihak kedua tidak menentukan sendiri barang yang diinginkan melainkan telah dibelikan oleh pihak pertama (BMT). Namun jika melihat realisasi pelaksanaan pembiayaan murabahah, maka sangat wajar manakala dalam akad pembiayaan murabahah BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang pihak kedua disebut sebagai mudharib. Hal ini dikarenakan sepanjang praktek pembiayaan murabahah, seluruh pihak kedua senantiasa mengajukan permohonan pembiayaan dengan pencairan dalam bentuk uang. Sedangkan praktek pencairan dalam bentuk uang dan penandatangan akad setelah adanya kesepakatan dan bukan setelah diterimanya barang memiliki kekurangsesuaian dengan ketentuan murabahah dalam hokum Islam. Selain kurang sesuai, hal itu juga membuka peluang penyelewengan dalam praktek realisasi pengadaan barang, sebagaimana telah terjadi di lapangan. Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya hal tersebut adalah faktor BMT NU Sejahtera dan faktor masyarakat. Dalam tinjauan hokum Islam, pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam yakni “madlarat harus dihilangkan”. Hal ini karena dalam prakteknya, akad pembiayaan murabahah BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang masih terkandung kemadlaratan yang mencakup kemadlaratan dalam aspek hokum dan akhlak.