Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi keluarga miskin. Pemilihan pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ketapang tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Sosial RI akan melalui mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Kriteria pemilihan pelaksanaan program BPNT adalah: tingginya angka kemiskinan dan angka gizi buruk. Selain berdasarkan kriteria data tersebut yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan program BPNT. Komitmen daerah tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan yang merupakan kunci keberhasilan program BPNT. Rumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimanaimplementasi program bantuanpangannontunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di KelurahanKetapangKecamatan Kendal Kabupaten Kendal danBagaimanahasil yang telah di capaimelaluiimplementasiprogram bantuanpangan nontunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di KelurahanKetapangKecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program BPNT Kelurahan Ketapang yang diterapkan dapat menjadikan masyarakatnya lebih mandiri dalam melakukan transaksi non tunai pada e-Warong Program BPNT dan membantu masyarakat dalam segi ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat yang dulunya tidak berkecukupan sekarang sudah semakin meningkat daya beli masyarakatnya. Meningkatkan efektivitas bantuan sosial dengan cara non tunai dalam pemberian bahan pangan, serta mendorong keuangan inklusif yakni mengikut sertakan masyarakat untuk menjadi wirausaha. Pemerintah membuat program BPNT berarti merangkul masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha dengan membuka e-Warong KUBE BPNT,tidak adanya penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan menggunakan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS) masyarakat tidak dapat menggunakan uangnya selain membeli bahan pangan beras dan telur.