Dalam memilih pasangan Islam menganjurkan adanya kafa’ah sebelum melakukan sebuah pernikahan. Kafa’ah merupakan kesepadanan, keserasian, keseimbangan, kesetaraan atau kesamaan antara calon suami dan calon istri. Akan tetapi dalam Al-Qur’an maupun hadist tidak dijelaskan secara rinci tentang kriteria kafa’ah. Setiap manusia memiliki hak untuk melakukan pernikahan dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Namun banyak oknum yang masih memandang penyandang disabilitas sebelah mata dan terpinggirkan dalam hal perkawinan akibat dari pemahaman arti kafa’ah yang masih luas. Banyak stigma bahwa penyandang disabilitas tidak sekufu’ dengan orang normal karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.
Berdasarkan stigma yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak sekufu’ dengan non disabilitas dalam hal perkawinan, maka penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana praktik kafa’ah pada perkawinan penyandang disabilitas baik menikah dengan sesama disabilitas maupun non disabilitas yang ada di yayasan SAPDA Yogyakarta dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kafa’ah pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kafa’ah pada perkawinan penyandang disabilitas yang terjadi di Yayasan SAPDA dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kafa’ah pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris/yuridis sosiologis dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian hukum yuridis empiris menggunakan data primer yaitu data yang bersumber langsung dari sosial yaitu penyandang disabilitas di SAPDA yang telah menikah sebagai data pertama yang didapatkan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni menggunakan observasi non parsipatoris, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama AN (penyandang disabilitas jenis fisik polio) menikah dengan non disabilitas, AN melihat kafa’ah dari unsur pendidikan, harta dan agama. MS (penyandang disabilitas jenis disabilitas sensorik low vision menikah dengan non disabilitas), MS melihat kafa’ah dari unsur agama. PS (penyandang disabilitas fisik polio). PS menikah dengan sesama disabilitas jenis fisik daksa polio melihat kafa’ah dari kriteria agama. RIS penyandang disabilitas fisik amputi menikah dengan sesama penyandang disabilitas jenis fisik paraplegia, RIS melihat kriteria kafa’ah dari unsur nasab dan agama. Kedua praktik kafa’ah pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas di yayasan SAPDA menjadikan agama, pendidikan, harta, dan nasab sebagai kriteria kafa’ah mereka tidak memandang kondisi fisik dari masing-masing pasangan. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat para ulama empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam.