Sebagian besar masyarakat Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal sebelum tahun 2000 melakukan pernikahan tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan banyaknya pernikahan tidak dicatat masyarakat merasa resah karena anak-anak mereka tidak bisa mendaftar sekolah. Mengingat salah satu persyaratan untuk mendaftar sekolah adalah Akta Kelahiran anak. Dengan banyaknya pernikahan tidak dicatat di Kecamatan Bojong dan melihat keadaan geografis di Keamatan Bojong Kabupaten Tegal jauh dari keramaian/kota, Pemerintah Kabupaten Tegal berinisiasi mengadakan “Bakti Sosial” dalam rangka Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Tegal. Bakti Sosial tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan Pelaksanaan Isbat nikah terpadu.
Keunikan dalam pelaksanaan Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong disini dengan Isbat nikah secara mandiri yaitu pemeriksaan sidang yang cepat, serta ditangani oleh hakim tunggal, tidak ada biaya perkara sidang, tempat sidang diluar Pengadilan, dilakukan secara serentak bersama-sama, serta langsung memberikan produk jaminan kepastian hukum perkawinan pemohon Isbat nikah serta anak-anak sebagai implikasi dari Isbat nikah. Isbat nikah terpadu yang ditangani oleh hakim tunggal tidak menutup kemungkinan berpengaruh pada obyektifitas hakim tunggal mengingat Isbat nikah terpadu tidak dilakukan dengan majelis.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris/sosiologis pada Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dengan data primer berupa wawancara dan dokumentasi. Data primer yang dihasilkan dari wawancara kemudian dianalisis dengan data sekunder berupa peraturan hukum berupa hukum islam dan hukum positif. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis deskriptif.
Hasil penelitian pelaksanaan Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal diadakan dengan alasan-alasan sebagai berikut: pertama, melihat kondisi geografis di Kecamatan Bojong yang jauh dari keramaian, daerah disana merupakan daerah perbukitan dan pegunungan sehingga masyarakat disana lebih mempraktikan perkawinannya dengan cara praktis tidak dibawah pengawasan PPN. Kedua, kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Bojong mayoritas bekerja sebagai buruh tani, sehingga untuk melakukan pengesahan pernikahan secara sendiri di Pengadilan tidak mempunyai biaya untuk mengurus pengesahan pernikahannya yang dilakukan secara mandiri. Ketiga, sebagai wadah edukasi bagi masyarakat Bojong. Implikasi dengan diadakannya pelaksanaan Isbat nikah terpadu secara khusus pemohon langsung mendapatkan produk kepastian hukum berupa Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran. Namun secara umum implikasi dengan diadakannya Isbat nikah terpadu memiliki kepastian hukum perkawinan suami dan istri juga kepastian hukum kepada anak-anaknya.