ABSTRAK
Asas-asas hukum merupakan bagian sangat penting dan mendasar dalam hukum, hal tersebut menjadikan asas-asas hukum sebagai ‘jantungnya’ peraturan hukum. Salah satu asas hukum yang sangat fundamental dalam memberikan arah bagi bekerjanya sistem peradilan pidana, adalah asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Asas praduga tak bersalah juga dijadikan sebagai pedoman bagi aparatur penegak hukum dalam memperlakukan tersangka/terdakwa tindak pidana. Namun dalam tindak pidana terorisme, penerapan asas praduga tak bersalah menimbulkan suatu permasalahan ketika aparatur penegak hukum melakukan tindak penembakan terhadap terduga/tersangka teroris sebagai bentuk upaya preventif dalam penindakan terorisme. Adanya penembakan terhadap terduga teroris merupakan tindakan yang dinilai menciderai asas praduga tak bersalah yang kemudian juga berdampak pada pemenuhan hak-hak asasi tersangka terorisme. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tinjauan hukum terhadap asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) dalam tindak pidana terorisme bagi terduga terorisme yang ditembak mati ditempat dalam pandangan hukum Islam maupun hukum Positif dan pemenuhan hak-hak terduga terorisme yang ditembak mati ditempat.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di Brimob Polda Jawa Tengah, Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel dan jurnal, dan data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, asas praduga tak bersalah tidak diatur secara jelas dalam salah satu pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melainkan hanya diatur dalam penjelasan umum KUHAP. Asas praduga tak bersalah justru diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Sedangkan aturan hukum mengenai tindakan tembak ditempat diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian dalam hal pemenuhan hak-hak bagi terduga terorisme yang ditembak mati ditempat sudah tidak dapat terpenuhi karena hilangnya nyawa seorang terduga teroris dalam proses penindakan terorisme.