Perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg yang disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang adalah perkara mengenai perkelahian kelompok yang menyebabkan meninggalkan korban jiwa. Pada persidangan tersebut, Majelis Hakim memutusbebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Putusan tersebut pada dasarnya dilandasi dari adanya perbedaan keterangan saksi dari pihak penggugat maupun terdakwa yang menyebabkan Majelis Hakim berdasar pada keyakinannya. Putusan tersebut didasarkan pada aspek bela paksa (noodweer). Padahal jika mengacu pada peristiwa secara detail dan mempertimbangkan keterangan kedua belah pihak saksi, maka ada kemungkinan Majelis Hakim tidak memutusbebaskan terdakwa.
Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg dan bagaimana tinjauan hokum pidana Islam terhadap tindak pidana dalam putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan kualitatif. Sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitati dengan teknik komparasi.
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Dari aspek pembelaan yang sah, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat disebut sebagai pembelaan yang sah, baik menurut KUHP maupun hukum pidana Islam karena tidak adanya upaya untuk memilih tindakan alternative yang memungkinkan untuk menghindarkan terjadinya peristiwa pidana. Selain itu, masuknya tindakan terdakwa ke dalam tindak pidana karena adanya aspek pengetahuan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam konteks KUHP merupakan tindak pidana perkelahian tanding yang menyebabkan kematian. Sedangkan dalam konteks hukum pidana Islam, tindakan terdakwa masuk dalam jarimah qishash-diyat dengan spesifikasi tindakan pembunuhan. Tindakan terdakwa dalam perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg berdasarkan niat, perbuatan, senjata, keadaan terdakwa dan akibat dari tindakan terdakwa dalam lingkup hukum pidana Islam termasuk ke dalam jarimah pembunuhan menyerupai sengaja dan dapat dikenakan sanksi diyat, kifarat, maupun ta’zir. Sedangkan dalam konteks hukum positif di Indonesia (KUHP) tindakan terdakwa bukanlah bentuk bela paksa dan termasuk ke dalam tindak pidana perkelahian tanding yang menyebabkan meninggalnya korban dengan ancaman sanksi pidana selama tujuh tahun.