Dalam pemenuhan kebutuhan tidak jarang manusia melakukan pinjam-meminjam atau hutang dengan menyertakan agunan/barang jaminan melalui sebuah perjanjian antara kreditur (pemberi piutang) dan debitur (penerima hutang). Kreditur memberikan waktu pelunasan kepada debitur sesuai dengan perjanjian yang disepakati, jika debitur tidak mampu/wanprestasi terhadap perjanjian hutang-piutang tersebut kreditur selaku pemegang hak tanggungan mengajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL).
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Penentuan Harga Obyek Lelang Sepihak Yang Dilaksanakan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang”, adapun fokus permasalahannya adalah bagaimana tata cara penentuan harga jual obyek lelang dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas hak harga jual obyek lelang sepihak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (non doctrinal) atau sering disebut penelitian lapangan yaitu mengakaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan implementasi hukum yaitu menelaah hukum dan mempelajari sejauh mana penerapan hukum yang ada di masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam penentuan harga jual obyek lelang sepenuhnya dilakukan oleh pihak Kreditur (pemberi piutang) dan Appraisal (penilai) hanya sebatas memberikan opini terkait nilai aset/properti berdasarkan keilmuan dan pengalamannya. Appraisal dalam menentukan nilai ada 3 (tiga) metode pendekatan yang dilakukan, yakni: Metode Perbandingan Pasar (Market Data Approach), Metode Pembiayaan (Cost Approach), dan Metode Kapitalisasi Pendapatan (Income Approach). (2) Perlindungan hukum bagi debitur , penetapan nilai limit berdasarkan penilaian oleh penilai, dan sisa penjualan lelang tetap menjadi hak debitur. (3) KPKNL sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.