Utang piutang (al-qard) merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Islam selama tidak bertentangan dengan syari’at hukum Islam. Namun pada prakteknya banyak transaksi utang piutang yang belum sesuai dengan prinsip hukum Islam. Salah satu buktinya ialah terdapat pada masyarakat Desa Batursari.
Kenyataanya banyak transaksi utang piutang bersyarat yang terjadi dalam masyarakat, bahkan orang muslim pun juga melakukan transaksi utang piutang bersyarat. Dapat disaksikan di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang mayoritas penduduknya beragama Islam sedangkan transaksi utang piutang bersyarat tersebut sudah ada sejak lama, maka dari itu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya praktek utang piutang dengan sistem bersyarat di desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak? Dan Bagaimana analisis hukum Islam tehadap praktek utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara pengurus sekaligus pengelola kegiatan utang piutang (al qardh), dan masyarakat selaku pihak yang berhutang, sedangkan data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku kegiatan yang berkaitan dengan teori al qardh. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan deskriptif kualitatif.
Pada akhirnya hasil penelitian ini berkesimpulan, dalam transaksi utang piutang di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak jika dilihat dari syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tetapi akadnya batal karena hutang bersyarat merupakan syarat fasid yang mufsid yaitu termasuk syarat yang menyalahai konsekuensi akad qardl, maka praktek utang piutang tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut adalah mudahnya akses yang dijangkau yakni debitur yang merupakan tetangga dekat. Sedangkan penambahan bayaran utang piutang dengan sistem bunga tersebut memberikan nilai manfaat atau hadiah yang dipersyaratkan dalam akad, dan pelaksanaannya didasarkan atas ridho yang belum sesuai dengan prinsip Islam. Sistem tambahan bayaran tersebut juga dilakukan bukan dalam tujuan kemaslahatan atau satu-satunya jalan (keterpaksaan) yang harus ditempuh untuk menghindari kemadharatan. Sehingga adanya syarat tersebut tidak diperbolehkan karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.