Setiap jiwa manusia mempunyai kewenangan dalam hal tanah makam di lahan pemakaman, termasuk Kota Semarang salah satunya di Tempat Pemakaman Umum Bergota terdapat pemakaman baik untuk warga Kota Semarang maupun luar Kota Semarang. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan ketersediaan lahan pemakaman semakin terbatas. Tempat Pemakaman Umum Bergota termasuk salah satu Tempat Pemakaman Umum yang sulit untuk ditata, dikarenakan bentuk bangunan makam yang tidak beraturan. Sehingga penulis merumuskan permasalahan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 tahun 2009 terhadap pendirian bangunan makam.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Disperkim, koordinator pengelolaan TPU Bergota, masyarakat ahli waris, serta data sekunder dari berbagai literatur dan dokumentasi. Untuk bahan hukum primer yang berasal dari ayat Al-qur’an, Hadist Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Kota Semarang. Sedangkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, skripsi, thesis, jurnal hukum, data dari Disperkim dan lainnya, dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus Indonesia, internet. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi di TPU Bergota dan dokumentasi dari data yang ada di TPU Bergota diperoleh dari arsip dan website. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian bangunan makam di Tempat Pemakaman Umum Bergota rata-rata tidak sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang. Aturan bentuk dan bangunan makam yang digunakan juru kunci atau pemilik lahan dan ahli waris yang sesuai hanya petakan saja yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1,25 x 2,5 m selain itu tidak ada yang sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang. Sistem penataan pemakaman di Tempat Pemakaman Umum Bergota belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh pegawai di kantor sektor TPU Bergota dan juru kunci atau pemilik lahan yang mana terlihat bahwa lahan semakin penuh. Kurangnya informasi mengenai pendirian bangunan makam ke masyarakat dikarenakan sosialisasi terhadap masyarakat kurang optimal