Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam perkara perceraian, tentunya hakim tidak akan dengan mudahnya memutus dan mengabulkan perceraian tersebut. Segala upaya harus dilakukan seperti melakukan mediasi terlebih dahulu guna mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana telah diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga perlunya dalil-dalil konkret sebagai pembuktian untuk dapat dikabulkannya perceraian tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg terdapat perkara cerai talak karena adanya poliandri. Namun dikarenakan poliandri bukan merupakan salah satu dasar yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sehingga dalam putusan tersebut hakim menisbatkan perceraian tersebut disebabkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang dan untuk melakukan analisis terhadap putusan hakim dalam perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg. Dalam penelitian ini juga menguraikan mengenai penemuan hukum yang secara tidak langsung dilakukan oleh hakim.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian tergolong penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara tersebut, dan juga data sekunder yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Pengadilan Agama Semarang telah melakukan penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg sesuai dengan prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai talak yang telah diamanatkan dalam UU Peradilan Agama. Kedua, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, hukum islam, dan kaidah fiqhiyyah yakni mencegah kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Menurut hemat peneliti, meskipun tidak ada aturan yang mengatur bahwa poliandri dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian, namun disini terlihat bahwa hakim melakukan penemuan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg dapat dikategorikan perkara cerai talak karena poliandri.