Gadai emas adalah produk dimana Bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan prinsip qardh dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. Produk ini tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Pati. Transaksi gadai emas syariah tidak boleh melenceng dari konsep prinsip syariah. Terdapat berbagai opini menyatakan bahwa praktik rahn emas sama saja dengan gadai konvensional yang mengandung unsur riba. Hal ini menimbulkan keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik rahn emas dengan konsep yang ada.
Penulis mengambil judul “Mekanisme Akad Rahn dalam Pembiayaan Gadai Emas di PT. BPR Syari’ah Artha Mas Abadi Pati”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme akad rahn dalam pembiayaan gadai emas dan kesesuaian pembiayaan gadai emas dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Untuk itu, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme akad rahn dalam pembiayaan gadai emas di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati dan bagaimana kesesuaian pembiayaan gadai emas di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di PT. BPR Syari’ah Artha Mas Abadi Pati dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan observasi data sekunder diperoleh dari buku-buku serta jurnal-jurnal. Sumber data dalam penelitian ini tediri dari sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPR Syari’ah Artha Mas Abadi belum sepenuhnya menerapkan prinsip ekonomi syariah, dimana pada prinsip tolong menolong belum sesuai karena Bank masih mengambil keuntungan upah atau jasa dari biaya pemeliharaan. Seharusnya Bank menggunakan akad qardhun hasan dalam prinsip tolong menolong. Namun pada prinsip tauhid dan prinsip bisnis telah sesuai karena terhindar dari riba. Bank mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan yang didasarkan pada nilai taksiran bukan dari jumlah pinjaman. Sehingga dalam pengambilan keuntungan telah sesuai dengan syariah.