Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang, organisasi, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang ia cintai berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah “wakaf-sosial”, yaitu bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum menurut syari’ah.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan dasar-dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 dengan dibatalkannya Sertifikat Tanah Wakaf yang berakibat penarikan tanah wakaf oleh ahli waris, serta untuk mengetahui prioritas apa saja jika ada perbedaan hukum penarikan tanah wakaf oleh warisnya dalam hal ini pembatalan Sertifikat Tanah Wakaf oleh PTUN Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
Jenis penelitian yang digunakan adalah library research, yaitu studi dokumen berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, data hasil penelitian yang berupa data hasil studi dokumen dan wawancara. Untuk mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis diskriptif normatif.
Adapun hasil penelitian penulis menunjukan bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001, Majlis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mempunyai pertimbangan. Pertama, nadzir dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Milik. Kedua, nadzir dalam mendaftarkan tanah wakaf tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf oleh ahli waris. Akan tetapi, satu di antara ahli waris tidak dapat mentandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut dan tidak ada Surat Keterangan yang menyatakan Natiah sakit, Keterangan Lurah maupun Surat Dokter setempat. Sehingga syarat-syarat proses penyerahan tanah wakaf mengandung cacat formildan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan. Jika dari hukum Islam, perbuatan perwakafan yang dilakukan oleh nadzir sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam. Sehingga, penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya, dalam hal ini membatalkan Sertifikat Wakaf Nomor: 345/Wakaf hukumnya adalah tidak boleh. Kemudian jika terdapat kontradiktif antara hukum Islam dengan hukum positif, maka menurut penulis warga Indonesia berkewajiban mentaati apa yang diperintahkan oleh negara, dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan syarat, yaitu sejauh pemerintahan atau negara mengajak pada yang ma’ruf dan melarang yang mungkar. Dalam wewenang mengadili perkara ini, Pengadilan Agama lebih berwenng sesuai dengan Yurisprudensi Mahakamah Agung tentang Kompetensi PTUN Nomor: 88/K/TUN/1993, yang menyatakan bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata.