Setiap orang mempunyai hak untuk menentukan nasib hidupnya sendiri. Termasuk dalam memilih pasangan hidup, seorang perempuan dewasa yang sehat akalnya berhak untuk memilih calon suaminya sendiri. Menurut Al-Auza’i dan ulama’ Hanafiyah apabila orang tua ingin menikahkan anak gadisnya dengan pilihannya maka harus izin terlebih dahulu kepada gadis dewasa tersebut, karena akad nikah tanpa adanya kerelaan calon mempelai maka pernikahan itu dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Tetapi menurut ulama’ Syafi’iyah seperti al-Imam al-Syirazi dalam kitabnya al-Muhazzab, ia menyatakan bahwa seorang ayah atau kakek boleh menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa kerelaan darinya, karena ayah atau kakek lebih berhak atas gadis tersebut.
Berdasarkan pemaparan diatas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat al-Imam al-Syirazi mengenai bolehnya wali menikahkan gadis dewasa tanpa izin dari gadis tersebut? bagaimana pula istinbat hukum al-Imam al-Syirazi dalam menguatkan pendapatnya tentang bolehnya wali menikahkan gadis dewasa tanpa izin?
Untuk menjawab permasalahan diatas, perlu dilakukan upaya penelitian, sedangkan metode yang dipakai penulis dalam penelitian tersebut adalah library research. Data primer yang digunakan adalah kitab al-Muhazzab dan al-Tanbih, karya al-Imam al-Syirazi, sedangkan data sekundernya adalah semua bahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Data-data yang telah terkumpul disusun, ditelaah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dan pendekatan yang bersifat normatif.
Berdasarkan hasil analisis, penulis berkesimpulan bahwa pendapat Al-Imam al-Syirazi tentang bolehnya ayah / kakek selaku wali menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa meminta izin darinya terlebih dahulu merupakan pendapat yang lemah. Menurut ulama’ Muta’akhirin pendapat yang rajih adalah tidak boleh menikahkan gadis dewasa tanpa izin dari gadis tersebut. Unsur kerelaan merupakan salah satu syarat bagi keabsahan suatu akad, oleh karena itu apabila unsur tersebut tidak terpenuhi dan terdapat unsur pemaksaan, maka akad nikah tersebut fasid (rusak). Sebagaimana syarat perkawinan dalam pasal 16 KHI, bahwa “ Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai ”. Jika dilihat dari istinbat hukum yang dipakai al-Imam al-Syirazi dalam menguatkan pendapatnya, maka hadits tersebut lebih menjelaskan kepada anjuran seorang ayah untuk meminta pendapat dan izin terlebih dahulu kepada anak gadisnya ketika menikahkan, bukan menjelaskan tentang hak ayah yang lebih berhak atas anak perawannya. Dalam hadist riwayat Abu Hurairah, sangat jelas sekali menunjukkan larangan terhadap pemaksaan menikah terhadap gadis dewasa. Dan hadits inilah yang paling kuat dalam segi periwayatannya, karena yang paling banyak diriwayatkan. Jadi meminta izin terlebih dahulu merupakan sebuah keharusan, bukan hanya sebuah anjuran. Penyusun sepakat bahwa tolok ukur seseorang perempuan dalam hal ini bukan dilihat dari gadis atau janda, tetapi kedewasaannya lah yang menghilangkan unsur pemaksaan tersebut. karena kultur masyarakat sekarang tentu sangat berbeda dengan masyarakat dahulu.