Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rasio realisasi belanja daerah pada saat dan sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada daerah incumbent di Indonesia. Sehingga dapat diketahui apakah calon kepala daerah incumbent memanfaatkan anggaran belanja demi kepentingan politisnya atau tidak, dalam rangka menarik simpati publik agar memilihnya kembali pada kontestasi pemilukada. Variabel dalam penelitian ini adalah rasio belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja modal dan belanja barang dan jasa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 92 kabupaten atau kota. Namun karena ada beberapa kabupaten atau kota incumbent yang tidak menganggarkan salah satu jenis belanjanya, sampel yang diperoleh menjadi sebanyak 91 untuk belanja hibah, 75 untuk belanja bantuan sosial, 85 untuk belanja barang dan jasa, 92 untuk belanja modal dan 92 untuk belanja barang dan jasa. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan alat analisis data yang digunakan untuk uji hipotesis adalah uji Wilxocon Signed Rank Test. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pada rasio realisasi belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja modal dan belanja barang dan jasa sebelum dan pada saat pemilukada. Rasio realisasi belanja hibah, belanja modal dan belanja barang dan jasa pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada sebelum pelaksanaan pemilukada. Sedangkan rasio realisasi belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada saat pelaksanaan pemilukada lebih kecil daripada sebelum pelaksanaan pemilukada.