Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana
suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.
Dalam putusan Pengadilan Agama Demak perkara Nomor
2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk. Hakim mengabulkan permohonan
Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk Izin
poligami terhadap Termohon, dengan salah satu alasan izin
poligami karena istri Suami Hypersex. Sehubungan dengan
perkara tersebut, penulis akan mengkaji terhadap bagaimana
Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor
2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk. Izin Poligami karena Suami
Hypersex, sebagai alasan Poligami. Berdasarkan Hukum Positif.
dan bagaimana Analisis Hukum dan Implementasi Konsep
Keadilan Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor
2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk. Jenis penilitian yang digunakan
dalam skripsi ini yaitu yang mempergunakan metode penelitian
bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah
pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.
Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu
suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi
atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan
permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini
penulis menggambarkan kasus tersebut dari pengajuan perkara,
sampai perkara tersebut diputuskan. Kemudian dari gambaran
tersebut, Penulis analisis dengan berdasarkan Undang-undang
yang terkait dengan kasus tersebut serta mengacu pada Kompilasi
Hukum Islam, hukum acara perdata, fikih munakahat, serta buku buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.
Berdasarkan hasil dari pengamatan dan analisa data yang didapat,
penelitian ini berkesimpulan bahwa putusan Nomor 2191/Pdt.G/
2020/PA.Dmk. Berdasarkan Hukum Positif, dasar pertimbangan
hakim dalam putusan perkara Nomor 2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk.
tersebut memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait
dengan permasalahan poligami. dikabulkannya permohonan izin
Poligami ini berdasarkan Q.S an-Nissa ayat 3 dan hakim juga
mempertimbangkannya berdasarkan kaidah fiqh yaitu Madharat
itu harus dihilangkan. Apabila Majelis Hakim tidak memberikan
izin poligami, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan, majlis hakim mengunakan dalil UU No. 1 tahun 1974
pasal 4 ayat 1 dan KHI pasal 57 dan Pasal 4 ayat (2) Jo KHI
Pasal 57. Berdasarkan Analisis Hukum dan Implementasi Konsep
Keadilan Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor
2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk, dikabulkannya permohonan izin
Poligami ini berdasarkan Q.S an-Nissa ayat 3 dan hakim juga
mempertimbangkannya berdasarkan kaidah fiqh yaitu menolak
kemafsadatan harus diutamakan ketimbang menciptakan
kemaslahatan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut
dikabulkan