Dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan harta bersama terhadap tanah pekarangan yang telah dihibahkan oleh Ibu Tergugat kepada Tergugat dan bersertifikat sah milik Tergugat. Hal ini akan menjadi pembahasan yang menarik mengingat di dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.
Sehubungan dengan perkara tersebut, penulis akan menelitinya dengan menggunakan rumusan masalah yaitu : bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. di Pengadilan Agama Surakarta serta bagaimana analisis hukum terhadap putusan No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. di Pengadilan Agama Surakarta.
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan bahan hukum primer meliputi Al-Qur’an, Hadits Rasulullah S.A.W., UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta putusan nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi.
Penelitian ini berkesimpulan bahwa Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah perkara gugatan harta bersama dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, tidak ada unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya. Sedangkan perbuatan hibah yang dilakukan oleh Ibu Tergugat dalam perkara ini Majelis hakim menilai perbuatan tersebut adalah bentuk kesadaran Ibu Tergugat bahwa harta tersebut memang lah bukan miliknya, maka Ibu Tergugat dalam hal ini tidak ada hak baginya untuk menghibahkan kepada siapapun sebagaimana kaidah ushuliyah اذﻧﻪ ﺑﻼ اﻟﻐﲑ ﻣﻠﻚ ﻳﺘﺼﺮف ان ﳚﻮزﻻﺣﺪ ﻻ (Tiada seorangpun boleh melakukan
tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta) serta dua kaidah ushuliyah lainnya. Maka sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta yang diperoleh baik sendiri- sendiri atau bersama suami-istri sepanjang ikatan perkawinan termasuk harta bersama serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, objek sengketa harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian. Penulis berpendapat dalam hal ini seharusnya Majelis hakim turut mempertibangkan dua alat bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu Akta Hibah No. 355/2013 dan SHM No. 3148 atas nama Tergugat kekuatan hukumnya dijamin oleh perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka
(7) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.