Poligami merupakan satu diantara beberapa syari’at yang diturunkan Allah Subhānahu Wa Ta’ālā kepada Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam. Melalui QS. al-Nisā’ ayat 3, menjadikan dasar bahwa praktik poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Tentunya, kebolehan poligami yang dimaksud memerlukan adanya prinsip yang berkeadilan demi menjamin adanya kemaslahatan. Sebab bagaimanapun untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam poligami adalah perkara yang sulit mengingat telah termaktub di dalam QS. al-Nisā’ ayat 129. Bertolak dari permasalahan ini, Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgy berpendapat bahwa kebolehan poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat dan teruntuk seseorang yang benar-benar membutuhkan. Artinya, tidak semua orang dapat melakukan praktik poligami dengan kehendaknya masing-masing tanpa melalui pertimbangan yang matang. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan membahas bagaimana parameter darurat kebolehan poligami menurut Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgy dan bagaimana analisis maṣlaḥah terhadap parameter darurat kebolehan poligami menurut Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgy?
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan berasal dari kitab Tafsi>r al-Mara>gy karya Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgy (data sekunder). Sedangkan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan dan menyusun data kemudian data-data tersebut dianalisis secara mendalam menggunakan teori yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.
Dari hasil penelitian, menunjukan bahwa: (1) terdapat empat parameter darurat kebolehan poligami yang ditawarkan Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgy yaitu pertama, suami memiliki isteri mandul, sedangkan suami sangat mengharapkan anak. Kedua, isteri telah menopause, sedangkan suami menginginkan anak. Ketiga, suami berkapabilitas seksual tinggi, sedangkan isteri tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologisnya. Keempat, perbandingan mencolok jumlah wanita lebih banyak dibandingkan pria dalam satu negara yang terjadi akibat peperangan. Jika dikorelasikan dengan hukum positif di Indoenesia hanya terkait persoalan mandul yang jelas relevan dari keempat parameter darurat kebolehan poligami tersebut. (2) keempat parameter darurat kebolehan yang telah ditawarkan Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgy mengandung kemaslahatan yaitu maṣlaḥah al-ḍarūriyyah. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya ḥifẓ al-nasl, sebab dengan memilih poligami adalah suatu upaya alternatif untuk mencegah timbulnya kemafsadatan seperti adanya bentuk perzinaan.