Penelitian ini berjudul Tinjauan Al-Maslahah Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasanga suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa batas usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia 19 Tahun. Akan tetapi dispensasi perkawinan melonjak setelah adanya PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadilin permohonan dispensasi kawin .
Penlitian ini bertujuan Untuk mengetahui pandangan al-maslahah terhadap ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terkait tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode pengumpulan datanya pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi
Hasil Penltian ini adalah Ketentuan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin khususnya dalam pasal 3 point c yang berbunyi meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak menurut penulis kurang sesuai dimasukan dalam salah satu tujuan diterbitkannya. Akibatnya, Pengadilan Agama ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua. Akan tetapi ketentuan ini berada pada tingkat hajiyyah saja, tidak sampai pada tingkatan dHoruriyyah. Sebab tanpa adanya PERMA tersebut, seseorang tetap bisa melangsungkan pernikahan dibawah batas usia kawin yang ditentukan undang-undang. Disisi lain PERMA tersebut juga sebagai upaya untuk menggisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, sehingga proses mengadili permohonan dispensasi kawin dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku
Penelitian ini memberikan saran bahwa Pemerintah khususnya lembaga kehakiman diharapkan memperhatikan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Pemerintah khususnya lembaga kehakiman diharapkan memperhatikan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Bagi orang tua hendaknya memperhatikan pergaulan anak-anaknya, jangan sampai keblabasan yang akhirnya hamil di luar nikah. Sehingga terpaksa harus menikah dalam keadaan belum matang jiwa dan raganya