Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama menurut peraturan perundangan dan Keputusan Muktamar NU serta bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam Keputusan Muktamar NU tentang perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama
Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data kepustakaan atau disebut dengan istilah library research. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan analisis yang bersifat “diskriptif” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai dalam Keputusan Muktamar NU tentang perhitungan idah bagi wanita yang ditalak di Pengadilan Agama.
Hasil dari penelitian yang penulis lakukan; produk hukum yang dikeluarkan NU memiliki beberapa kelemahan; pertama, Adanya kesulitan untuk diimplementasikan, karena lebih memberatkan baik bagi suami maupun istri. Kedua, tidak adanya relevansi dengan hukum positif membuat kebingungan khususnya di kalangan warga nahdliyin karena terikat dua hukum yang saling berbenturan dalam satu kasus yang sama. Ketiga, Karena talak yang dijatuhkan sebelum sidang itu tidak mempunyai kepastian hukum dan legalitas, akan sulit dibuktikan dan dipertanggungjawabkan bahwa telah terjadi talak. Namun, satu kelebihan yang pasti dari produk hukum NU tersebut adalah dapat membuat orang lebih berhati-hati untuk melakukan talak, karena talak merupakan hal yang sangat sensitif, di manapun dan berapapun talak itu diucapkan maka akan jatuh.
Hasil penulis dalam menganalisa metode yang digunakan NU adalah; pertama, NU menggunakan dua metode dalam mengambil keputusan, yakni metode qauly untuk menentukan keabsahan talak dan metode ilhaqy untuk menentukan perhitungan idah. Kedua, Meskipun Muktamar NU menggunakan metode ilhaq yakni menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab, namun masih jauh untuk bisa dikatakan sinkron antara keputusan Muktamar dengan dasar yang digunakan mengenai masalah idah ini. Ketiga, Metode manhajy yang hanya digunakan untuk menetapkan hukum yang telah ada di dalam kitab, tidak untuk menggali hukum dari sumber aslinya atau menetapkan hukum baru, akan membuat NU tidak berkembang dan hukum-hukum yang dihasilkan hanya itu-itu saja. Padahal, hukum yang tertuang dalam teks itu mauquf (sudah berhenti) sedangkan persoalan hukum terus berlangsung dan tidak akan berhenti.