Penelitian berjudul “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Terhadap Status Perkawinan Pemeluk Agama Baha’i di Pati” dilatarbelakangi sebab adanya Putusan MK yang mengabulkan permohonan judicial review atas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Amdministrasi kependudukan. Dalam Pasal tersebut pada intinya menyatakan kolom agama pemeluk di luar enam agama resmi negara di KTP atau KK tidak diisi (-), tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Berhubung tidak terisi/strip dalam kolom agama di KTP atau KK, penghayat kepercayaan dan pemeluk di luar agama yang diakui negara yang tergabung sebagai pemohon di MK, merasakan kerugian dan dampak negatif yang menghalangi hak mereka. Setelah permohonan dikabulkan, MK memutus bahwa kolom agama di KTP atau KK Pemohon tertulis sebatas penghayat kepercayaan, tanpa menulis secara spesifik nama agama atau kepercayaannya. Putusan MK yang diajukan Pemohon, setelah diputus berlaku terhadap semua pihak yang mengalami hal serupa, seperti pemeluk Agama Baha’i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Meski pemeluk Agama Baha’i pasca putusan MK dalam KTP/KK nya digolongkan penghayat kepercayaan, tetap saja perkawinan mereka tidak tercatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati selaku instansi yang bertugas melayani pencatatan perkawinan selain Agama Islam.
Melalui persoalan ini penulis menemukan rumusan masalah yang perlu dijawab: 1). Bagaimana status perkawinan pemeluk Agama Baha’i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016? 2). Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap status perkawinan pemeluk Agama Baha’i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati?
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah normatif-empiris, sedangkan untuk menganalisis datanya penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Proses kerja metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis secara mendalam dan terukur dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan kasus yang dijadikan objek penelitian.
Berdasarkan penelitian ini bahwa; 1). sejak ada putusan MK pengajuan pencatatan perkawinan pemeluk Agama Baha’i di Pati tetap seperti sebelumnya, yaitu ditolak oleh Dukcapil, sehingga perkawinan mereka tidak tercatat di Dinas setempat. Padahal sesuai putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menggolongkan Baha’i sebagai penghayat kepercayaan, perkawinan mereka sah baik menurut hukum agama maupun negara, karena itu Dukcapil harus melakukan pencatatan perkawinan pemeluk Agama Baha’i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. 2). Pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perkawinan pemeluk Agama Baha’i harus dicatat di Dukcapil. Dengan tercatatkannya perkawinan mereka berimplikasi pada pertama, status perkawinan kedua mempelai. Kedua, berimplikasi pada nasab anak di akta kelahiran. Ketiga, berimplikasi pada hubungan kewarisan. Terakhir dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi seakan menyamaratakan antara kedudukan agama dan kepercayaan sebagai suatu hal yang sama.