Masyarakat Kec. Bantarbolang mayoritas lebih banyak memilih pelaksanaan akad perkawinan di luar kantor dibandingkan di KUA. Padahal sudah disebutkan dalam PP No 19 Tahun 2015 Pasal 5 bahwasannya melaksanakan perkawinan di KUA itu gratis, sedangkan melaksanakan perkawinan di luar kantor dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,. Walaupun harus mengeluarkan banyak biaya, tidak hanya biaya perkawinan saja melainkan juga ubo rampe (perlengkapan) pelaksanaan akad nikah juga menekan biaya yang banyak. Besaran biaya tidak menjadi kendala bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di luar kantor.
Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut: (1) Mengapa masyarakat Kec Bantarbolang Kab. Pemalang mayoritas memilih pelaksanaan akad perkawinan di luar kantor. (2) Bagaimana tanggapan KUA dan masyarakat terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Jenis Penelitian Hukum Normatif Empiris yang mana mengenai implementasinya berkaitan dengan Undang-undang dan terjadi pada masyarakat. (2) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Dokumentasi dengan Kepala KUA, Penghulu, dan masyarakat. (3) Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, yakni setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan secara kualitatif yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan,
Hasil penelitian : (1) Alasan masyarakat Kecamatan Bantarbolang lebih banyak memilih melaksanakan perkawinan di luar KUA didukung oleh alasan tradisi budaya pernikahan yang tidak bisa dipisahkan. Disamping itu juga disebabkan karena faktor kenyamanan, kemudahan, serta bisa disaksikan banyak orang, dan sebagian warga masyarakat menganggap perkawinan merupakan hal yang sakral bahkan dikeramatkan. Disisi lain, akad pernikahan yang dilangsungkan di KUA juga memiliki kesan negatif bagi sebagian warga masyarakat. (2) Respon KUA dan Masyarakat terhadap adanya Pasal 5 PP No 19 Tahun 2015 yakni merespon positif karena dapat terhindar dari tuduhan-tuduhan gratifikasi, akan tetapi pihak KUA sangat menyayangkan karena peraturan tersebut hanya mengatur mengenai biaya perkawinan yang dilakukan KUA saja. Respon masyarakat sendiri juga tidak keberatan terhadap adanya peraturan tersebut, karena sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu. Disisi lain, masyarakat merasa keberatan terhadap prosedur pembayaran perkawinan yang harus di setorkan melalui bank karena dirasa sangat ribet, dan banyak masyarakat awam yang tidak tahu prosedur pembayarannya. Oleh karena itu masih banyak yang menggunakan jasa lebe atau P3N.