Dalam putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami dengan salah satu alasan karena istri kurang mampu dalam melayani suami (nafkah batin) saat berhubungan layaknya suami istri yang mana alasan tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan, dan ketika pembuktian kekurangmampuan istri melayani suami tersebut saksi cenderung kurang bersesuaian yaitu dengan melebih-lebihkan dengan apa yang didalilkan pemohon.
Karena itu timbul rumusan masalah, Bagaimana hakim melakukan pembuktian terhadap kekurangmampuan seorang istri melayani suami dan Bagaimana analisis hukum yang dijadikan dasar dikabulkanya putusan Pengadilan Agama Demak perkara No. 228/Pdt.G/2019/PA .Dmk
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif empiris. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan bahan hukum primer meliputi UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan putusan nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.
Peneliti menyimpulkan, bahwa Pembuktian Hakim dalam perkara izin poligami dengan alasan karena istri kurang mampu melayani suami di Pengadilan Agama Demak berpedoman pada ketentuan pasal 164 HIR yang terdiri dari alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi, alat bukti pengakuan, serta alat bukti sumpah. Empat alat bukti dinilai sudah cukup dengan di tambah surat rela dimadu dari Termohon, meskipun kesaksian dari saksi belum tentu benar sebagai hakim mereka menilai bahwa :
نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر (kami menilai sesuatu yang nampak dan Allah lah yang mengetahui yang tersembunyi) hakim menilai saksi sesuai dengan kesaksianya karena mereka telah di sumpah. Lalu Termohon dengan membuat surat rela untuk di madu yang sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu adanya persetujuan para istri-istri, maka keputusan Pengadilan Agama Demak dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri kurang mampu melayani suami sangat relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan.