Tidak sedikitnya kritik tentang ḥiyal dalam keuangan syariah yang tidak menggunakan teori ḥiyal membuat peneliti merasa perlu mengkaji fatwa DSN-MUI dengan menggunakan teori ḥiyal. Karena itu, studi ini dimaksudkan untuk menelusuri konstruksi ḥiyal sebagai makhārij fiqhiyyah dalam fatwa DSN-MUI dengan menggunakan teori ḥiyal. Setidaknya terdapat tiga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana bentuk ḥiyal sebagai makhārij fiqhiyyah dalam fatwa DSN-MUI, mengapa DSN-MUI menggunakan ḥiyal sebagai makhārij fiqhiyyah dalam fatwanya dan bagaimana konstruksi ḥiyal sebagai makhārij fiqhiyyah dalam fatwa DSN-MUI. Secara garis besar studi ini melakukan konstruksi analitis dengan menggunakan bantuan teori ḥiyal sebagai metode istikhrāj yang telah dikembangkan oleh para ulama fikih klasik sebagai pijakan sementara dalam memahami dan melakukan konstruksi ḥiyal sebagai makhārij fiqhiyyah dalam fatwa DSN-MUI. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000 – 2017 yang peneliti peroleh dari website resmi DSN-MUI, serta karya-karya ulama fikih klasik terkait dengan ḥiyal dan wawancara kepada pihak DSN-MUI. Sementara itu, sumber data sekunder berupa jurnal, buku atau kitab yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) untuk memahami dan mengkonstruksi ide, gagasan dan substansi dalam teks fatwa DSN-MUI terkait dengan ḥiyal sebagai makhārij fiqhiyyah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk ḥiyal sebagai makhārij fiqhiyyah yang dapat ditemukan dalam fatwa DSN-MUI sebagai upaya menghindari ribā meliputi penggunaan barang, manfaat barang, jasa dan janji sebagai media penciptaan keuntungan. Semua itu dilakukan mengingat transaksi keuangan yang selama ini ada berbasis pada transaksi hutang yang menggunakan bunga sebagai instrumennya tidak sesuai dengan syariah karena mengandung unsur ribā, sementara transaksi yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah transaksi perdagangan yang melibatkan barang, manfaat barang, dan jasa sebagai media penciptaan keuntungan. Karena itu, tidak mengherankan apabila ditemukan pengaturan akad dengan menggunakan ḥiyal metode istikhrāj atau metode mencarikan jalan keluar yang tetap berupaya mempertahankan qiyās jallī dalam rangka menarik maşlaḥah dan menolak mafsadah sebagaimana tujuan dari disyariatkannya hukum Islam. Adapun konstruksi ḥiyal dalam fatwa DSN-MUI adalah bentuk pengaturan akad dengan menggunakan jalan yang disyariatkan disertai menghindari sesuatu yang diharamkan sebagai upaya memberikan jalan keluar yang sesuai dengan syariah (makhārij syar’iyyah). Untuk sampai makhārij syar’iyyah maka pendekatan yang digunakan oleh DSN-MUI adalah pendekatan legal formal dengan menerapkan kaidah akad “al-‘ibrah fī al-‘uqūd li al-alfāẓ wa al-mabānī lā li al-maqāşid wa al-ma’ānī” sebagai kaidah yang banyak digunakan oleh Madzhab Syāfi’ī disertai penerapan prinsip kehati-hatian dengan kelongaran terbatas. Temuan ini memberikan implikasi teoritis, bahwa ḥiyal tidak bisa selamanya dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Ḥiyal merupakan sebuah metode istikhrāj yang telah dikembangkan oleh ulama fikih, terutama ulama Madzhab Ḥanafī, untuk mencarikan jalan keluar agar perbuatan mukallaf sesuai dengan hukum syara’. Karena itu, langkah penggunaan kecerdasan dalam mengatur akad untuk mencarikan jalan keluar (ḥiyal sebagai makhārij fiqhiyyah) merupakan sesuatu yang sah dilakukan ketika ditopang dengan dalil-dalil yang kuat. Hal ini terbukti dengan digunakannya ḥiyal sebagai metode istikhrāj dalam penetapan fatwa oleh DSN-MUI, meskipun DSN-MUI sendiri tidak menyebutnya sebagai ḥiyal, namun lebih suka menyebutnya sebagai makhārij syar’iyyah.

ABSTRACT:
The lack of criticism of ḥiyal in Islamic finance using the theory of ḥiyal make me need to criticize the fatwas of DSN-MUI using the theory of ḥiyal. Therefore this study aims to explore the construction of ḥiyal as makhārij fiqhiyyah in the fatwas of DSN-MUI using the theory of ḥiyal. There are at least three questions to be answered in this study, i.e. how are the forms of ḥiyal as makhārij fiqhiyyah in the fatwas of DSN-MUI, why the DSN-MUI uses ḥiyal as makhārij fiqhiyyah in its fatwas and how is the construction of ḥiyal as makhārij fiqhiyyah in its fatwas. Broadly speaking, this study carries out an analytical construction using the help of ḥiyal theory as an istikhrāj method which has been developed by classical fiqh scholars as a temporary basis in understanding and constructing ḥiyal as makhārij fiqhiyyah in the fatwas of DSN-MUI. The primary data sources in this study are fatwas issued by the DSN-MUI in 2000 - 2017 obtained from the official DSN-MUI website, as well as the works of classical fiqh scholars related to ḥiyal and interviews with DSN-MUI. Meanwhile, secondary data sources are journals, books or books related to the problems that are discussed in this study. The data analysis technique used in this research is content analysis to understand and construct ideas, and substance in the fatwas of DSN-MUI text related to ḥiyal as makhārij fiqhiyyah.
The results showed that the forms of ḥiyal as makhārij fiqhiyyah which can be found in the fatwas of DSN-MUI as an effort to avoid ribā include the use of goods, benefits of goods, services and promises as a medium for profit creation. All this is done considering that the existing financial transactions are based on debt transactions using interest as an instrument that are not in accordance with the sharia because they contain elements of ribā, while transactions that are permitted in Islamic law are trade transactions involving goods, benefits of goods, and services as a medium for profit creation. Therefore, it is not surprising to find contract arrangements using the ḥiyal method of istikhrāj or the method of finding a way out which is still trying to maintain qiyās jallī in order to attract maşlaḥah and reject mafsadah as the goal of declaring Islamic law. The ḥiyal construction in the DSN-MUI fatwa is a form of contract arrangement using a prescribed path by avoiding prohibited deed as an effort to provide a solution in accordance with the syarīah (makhārij syar'iyyah) by using a legal formal approach and applying the prudential principle with limited allowance. This finding provides theoretical implications, that ḥiyal cannot be seen as something negative forever. Ḥiyal is an istikhrāj method that has been developed by fiqh scholars, especially Ḥanafī School, to find a way out so that the actions of mukallaf are in accordance with the Islamic law. Therefore, using intelligence in arranging the contract to find a solution (ḥiyal as makhārij fiqhiyyah) is legitimate to do when it is supported by strong arguments. This is evidenced by the use of ḥiyal as an istikhrāj method in determining fatwas by the DSN-MUI, although the DSN-MUI does not call it ḥiyal, but prefers to call it makhārij syar'iyyah.