Atika Pristyani Berliantin (1401036039), Studi Implementasi Kebijakan Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Reguler Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Skripsi, Program Studi Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Religi, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
Kementerian Agama yang berkoordinasi dengan pemerintah sebagai Penyelenggara Ibadah Haji sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2019 yang tertuang dalam pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji”. Penetapan kuota haji yang dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, transparan dan proporsional harus berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan daftar tunggu yang lama disebabkan oleh jumlah masyarakat yang mendaftar jauh lebih banyak dari jumlah jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah observasi, metode interview (wawancara) dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan studi implementasi kebijakan pada undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penetapan kuota haji regular di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah sudah menerapkan prinsip adil, transparan dan proporsional dengan cukup baik. Dalam implikasinya, terdapat beberapa kebijakan baru yang dirancang untuk menyelesaikan problematika panjangnya masa tunggu keberangkatan, yaitu: Pertama, adanya kuota haji khusus lansia, sejumlah satu persen dari kuota nasional. Kedua, adanya penggabungan mahram suami-istri anak-orangtua. Ketiga, adanya pelimpahan porsi jamaah wafat dan sakit permanen.