Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan layanan bantuan hukum yang ada dalam setiap peradilan tingkat pertama untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan Access to Justice bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomo 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Keberadaan Posbakum diharapkan dapat meningkatkan indeks bantuan hukum dan memberikan efek positif terhadap penanganan perkara bagi masyarakat. Posbakum Pengadilan Agama Kendal merupakan salah satu yang melaksanakan fungsi tersebut mengingat tingginya jumlah perkara di Pengadilan Agama Kendal. Namun, dalam pelaksanaanya Posbakum Pengadilan Agama Kendal hanya mampu menjangkau sekitar 31,4% pengguna layanan jika diperbandingkan dengan total perkara masuk di Pengadilan Agama Kendal dengan Pemohon atau Penggugat termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu. Berangkat dari permasalahan ini, maka peneliti berusaha untuk mengetahui dan mengalisa tingkat efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan mengetahui pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu sebagai upaya mewujudkan Access to Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal).
Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Skripsi ini Peneliti menggunakan jenis penelitian Non doctrinal (normative-empiris) yang mana menggabungkan dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dengan implementasi kaidah hukum normatif tersebut dalam kehidupan nyata atau in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan efektifitas hukum serta berlakunya hukum. sumber data yang digunakan adalah data yang bersifat kepustakaan, laporan resmi berupa perjanjian serta wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif, dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk paragraf naratif sedangkan data disajikan dengan deskriptif analitis. Teknik pengujian keabsahan data penelitian dilakukan menggunakan teknik triangulasi data.
Praktik layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kendal berupa Pos Bantuan Hukum memberikan sumbangsih positif terhadap upaya mewujudkan Access to Justice bagi masyarakat utamanya masyarakat golongan tidak mampu.Namun, tingkat pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal termasuk tidak efektif karena hanya mencapai 31,4% dari total pendaftar perkara di Pengadilan Agama Kendal yang termasuk golongan tidak mampu, hal ini disebabkan berbagai faktor, utamanya keberadaan definisi masyarakat tidak mampu yang multitafsir, kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum di tengah masyarakat serta kondisi sarana dan prasarana yang kurang mumpuni. Pada akhirnya rendahnya tingkat efektivitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal turut mempengaruhi kualitas penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kendal. Oleh karenanya, dibutuhkan perbaikan dalam tataran kebijakan normatif untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai definisi masyarakat tidak mampu serta mekanisme pemberian bantuan hukum terhadapnya, meningkatkan upaya pendidikan hukum di tengah masyarakat serta perbaikan fasilitas dan sarana informasi di Pengadilan Agama Kendal demi mendukung pelaksaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tidak mampu.