Furniture Jepara sudah tidak diragukan lagi kualitasnya baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui ukiran yang indah, mebel Jepara tidak hanya menjadi furniture yang memiliki nilai guna, tetapi juga memiliki nilai seni yang tinggi. Melihat persaingan pasar bisnis furniture yang semakin ketat, membuat para pelaku usaha harus memutar otak. Kegiatan menggabungkan penjualan furniture secara offline dan juga online tersebut, bertujuan untuk mengoptimalkan penjualan produk. Jual beli furniture secara online dapat mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur masalah perdagangan secara online, kadangkala konsumen masih saja dalam posisi lemah. Misalnya, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan, barang yang dipesan mengalami cacat setelah sampai ketangan konsumen dan kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Furniture Di Kabupaten Jepara”, memiliki rumusan masalah bagaimana praktek transaksi jual beli online furniture di Kabupaten Jepara dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumennya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek transaksi jual beli online furniture di Jepara dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukumnya.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Data akan dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Berdasarkan analisis data yang digunakan, diperoleh kesimpulan bahwa Proses transaksi jual beli furniture melalui online secara garis besar tidak berbeda dengan jual beli online pada produk lain. Metode jual beli furniture secara online memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Salah satunya menghemat waktu dan bisa menjangkau hingga ke pelosok Indonesia. Adapun kelemahan dalam jual beli furniture secara online adalah selain resiko kerusakan barang pada saat pengiriman, konsumen juga tidak bisa memeriksa kondisi furniture secara langsung.
Terkait perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi online yang mengalami kerugian, pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku usaha. Bentuk pertanggung jawaban perusahaan furniture dalam upaya perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan layanan garansi, sudah bisa dikatakan mampu memenuhi hak kepada konsumen. Namun pada prakteknya, jual beli furniture secara online memiliki kendala terkait sulitnya pelaksanaan ganti rugi yang dialami konsumen. Kesulitan tersebut terjadi karena beberapa hal, salah satunya proses pengembalian perbaikan barang yang menggunakan jasa ekspedisi memerlukan biaya yang cukup mahal. Faktor tersebutlah yang seringkali membuat pelaku usaha enggan untuk merespon keluhan konsumen. Konsumen yang tidak mendapatkan hak nya dalam melakukan transaksi online bisa melakukan penuntutan, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang.