Dakwah struktural artinya memanfaatkan kekuasaan sebagai alat dakwah yang efektif untuk mengawal pelaksanaan amar makruf nahi munkar. Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur adalah salah satu tokoh yang sependapat dengan menyatakan bahwa pemuka agama harus mengambil peran lebih banyak sebagai pemimpin masyarakat. Gus Dur membuktikannya dengan menjadi Presiden Indonesia. Tujuannya untuk melihat bagaimana aktivitas dakwah Gus Dur dengan jabatan Presiden Republik Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode historis dengan dokumen sebagai sumber data utama.
Aktivitas dakwah Gus Dur dengan kekuasaan sebagai Presiden sejak 20 Oktober 1999-23 Juli 2001 antara lain membuat kebijakan dakwah. Kebijakan dakwah tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ibadah umat Islam (Keppres 8/2001, Keppres 97/2000, Keppres 22/2001), hak asasi manusia (UU 1/2000, UU 26/2000, Keppres 12/2001, Inpres 9/2000, Inpres 1/2000, Keppres 6/2000, Keppres 69/2000), separatisme (Keppres 27/2000, Keppres 75/2000, Keppres 28/2000, Keppres 47/2000), dan korupsi (PP 19/2000, PP 71/2000). Artinya, kebijakan-kebijakan Gus Dur tersebut merupakan upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat dalam UUD 1945.

ABSTRACT:
Structural da'wa means to utilize the power as a tool of propaganda that is effective to oversee the implementation of amar ma'ruf nahi munkar. Abdurrahman Wahid, known as Gus Dur, is one of the leaders who agreed with stated that religious leaders should take a role more as a community leader. Gus Dur proved it by becoming the President of Indonesia. The goal is to see how the da’wa activity of Gus Dur by the authority President of the Republic of Indonesia. This qualitative research using the historical method with the document as the main data source.
Da’wa activity of Gus Dur by power as President since 20 October 1999-23 July 2001, among others, make da’wa policy. Thats da’wa policy in the form of laws and regulations on the worship of the muslims (Keppres 8/2001, Keppres 97/2000, Keppres 22/2001), human rights (UU 1/2000, UU 26/2000, Keppres 12/2001, Inpres 9/2000, Inpres 1/2000, Keppres 6/2000, Keppres 69/2000), separatism (Keppres 27/2000, Keppres 75/2000, Keppres 28/2000, Keppres 47/2000), and corruption (PP 19/2000, PP 71/2000). Which means, thats policies of Gus Dur is an effort to protect all the people of Indonesia and all the land and its territorial integrity that has been struggled for, to participate toward the establishment of a world order based on freedom, perpetual peace and social justice as the mandate of in The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.