Dalam perkembangan ahir-ahir ini Pornografi sangat meresahkan bagi masyarakat karena Pornografi merusak moral bagi siapapun yang melihat, Pemerintah sendiri berupaya agar Penyebaran Pornografi tidak semakin meluas dan dapat di tanggulangi. Yang dimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sedanngkan Pornografi adalah Tindak Pidana yang dilarang oleh Undang - Undang yang disertai ancaman Pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut, Pornografi juga mempunyai arti sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis yang digambarkan dengan tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama untuk menjelaskan bagaiamana pertibangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT.? Dan yang ke dua (2) yaitu untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif dalam perkara penyebaran Pornografi dalam Putusan Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT.?
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif, penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan penelitian analisis yang dihimpun melalui kajian teks putusan pengadilan yang berupa Putusan Hakim Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Pornografi yang berasal dari Pengadilan Jakarta Barat. Sumber data yang digunakan yaitu berupa dokumen atau Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT sebagai data primer, sedangkan dalam data sekunder menggunakan buku yang membahas tentang Hukum Pidana Islam serta literatur kepustakaan lainnya. Sedangkan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif dan analit.
Hasil Analisis ini bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT tentang Tindak Pidana penyebaran Pornografi Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan Pidana penjara selama 7 Tahun dan membayar denda Rp.500.000.000,- subsider 6 bulan kurungan kepada terdakwa, Kasus dalam Putusan Perkata Nomor 751/Pid.B/2017/PN.JKT BRT dengan terdakwa Chandy dengan kasus Penyebaran Pornografi. Dalam pertimbangan Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak pidana penyebaran Pornografi, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan dan bersifat melawan hukum, serta terdakwa juga harus memperanggung jawabkan perbuatannya. Yang sebagai mana yang sudah didakwakan kepada terdakwa dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU.NO 44/2008 Tentang Pornografi. Sedangkan dalam Islam sendiri perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah melanggar aturan dan meresahkan Masyarakat. meskipun dalam Islam tidak mengatur tentang sanksi Pornografi tapi hal ini erat kaitannya dengan Tindak Asusila, maka dalam hal ini sanksi yang tepat buat terdakwa yaitu menurut Hukum Pidana Islam tentang penyebaran Pornografi, terdakwa di kenakan sanksi ta’zir yang dimana sanksi tersebut ditentukan oleh Ulil Amri atau Hakim yang berkuasa yang dimana sanksi tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa