Dengan semakin banyaknya pengerusakan terhadap lingkungan, maka Nahladtul Ulama dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke -29 mengeluarkan fatwa tentang pencemaran lingkungan, yaitu hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air, maupun tanah, apabila menimbulkan dharar maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat).
Dari skripsi ini ada beberapa permasalahan yang dimaksud untuk mengetahui keputusan Muktamar NU ke 29 tentang pencemaran lingkungan dan sejauh manakah Istinbath hukum yang digunakan NU dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama tentang Pencemaran lingkungan.
Adapun metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: dokumentasi, yaitu mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Disini yang menjadi sumber adalah Muktamar Nahdlatul Ulama ke 29 Sedangkan data primer yang digunakan adalah keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Nomor: 02/ MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan, dan data sekundernya adalah buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis bahas. Adapun analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu analisa dengan merujuk keseluruhan data secara umum (komprehensif) untuk kemudian menguraikannya kedalam bagian-bagian yang lebih spesifik penyajiannya
Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 29 tentang pencemaran lingkungan, pertama pencemaran lingkungan dianggap sebagai perbuatan jarimah karena pencemaran lingkungan memenuhi ketiga unsur-unsur umum jarimah apabila perbuatan akan dikelompokan kedalam jarimah. Kedua, pencemaran lingkungan sebagai jarimah ta’zir karena pencemaran lingkungan termasuk jarimah yang bentuk atau macamnya, dan hukumnya diserahkan kepada manusia, syara’ hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja, dan pencemaran lingkungan merupakan jarimah yang dapat berubah-ubah menurut keadaan dan waktu. Walaupun tidak terdapat sanksi dalam bentuk nash qoth’i mengenai hukumanya, bukan berarti tidak adanya sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan. Adapun pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, adapun sanksinya berupa pidana penjara ataupun denda sesuai dengan tingkat kejahatanya.
Metode istinbath hukum NU dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/ MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan yaitu menggunakan istinbath jama’i, penyimpulan ketentuan hukum secara bersama-sama. Istinbath langsung dari sumber-sumber primer (al-Qur’an dan al-Sunnah) yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai seorang mujtahid.