Permasalahan yang hingga saat ini masih terus berjalan dan mungkin susah untuk diberantas yakni kejahatan tentang tindak pidana korupsi, meskipun upaya dalam hal pemberantasannya dari pemerintah terus bergulir namun kasus ini dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang signifikan sehingga perlu adanya perhatian husus baik dari masyarakat ataupun dari pemerintahannya itu sendiri. Lebih ironisnya lagi kejahatan korupsi itu sendiri tidak hanya dilakukan hanya sekali saja bahkan ada yang sampai mengulanginya lagi perbuatan tersebut atau yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia yaitu residive atau pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang setelah mendapat keputusan akhir, menunjukan “ketetapan hatinya” (sikap membandel) untuk terus melakukan tindak pidana dan hukuman yang pertama tidak berefek jera dan tidak dapat mencegahnya.
Penelitian ini membahas masalah tentang sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan residive tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadian Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus penelitian ini akan menjawab permasalan sebagai berikut: 1) Bagaimana Sanksi Residive Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadian Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI? 2) Bagaimana Sanksi Residivie Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadian Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI jika dianalisis menggunakan teori Abdul Qadir Audah?.
Jenis penelitian ini adalah library research, dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu putusan Pengadian Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analitik.
Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa sanksi pidana residivis tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadian Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.00. putusan tersebut sudah merupakan pemberatan pidana dari yang sebelumnya dituntut selama 6 (enam) tahun. Adapun kasus sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul Latif yaitu korupsi pembangunan SMA Negeri 1 Labuan Amas Utara. Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan vonis terhadap Abdul Latif 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp.50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.37.636.500. 2) Bahwa sanksi pidana residivis menurut Abdul Qadir Audah, sebagaimana dalam kitabnya yaitu Tasyri’ al-Jina`i al-Islamiy dijelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut. Tetapi apabila pelaku mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukan, hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Menurut hemat penulis Apabila pelaku terus mengulangi tindak pidana tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup karena mempunyai ketetapan hatinya untuk terus melakukan tindak pidana dan tidak menimbulkan efek jera sehingga perlu dilakukan tindakan hukum yang lebih berat lagi tentu dengan alasan melihat kondisi pengaruhnya terhadap masyarakat. Akan tetapi kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa atau lembaga peradilan