Infotainment adalah Informasi hiburan yang artinya memberi manfaat dan menginformasikan hal-hal yang positif. Namun kenyaataan berbeda banyak Infotainment disalah gunakan oleh stasiun televisi dengan menceritakan aib, kejelekan, gosip, fitnah, dan hal-hal lain berkait pribadi kepada orang lain atau khalayak, hukumnya haram. Pada pasal 310 KUHP tindakan seperti diatas masuk dalam perkara tentang penghinaan yang menyebabkan seseorang masuk penjara.
Tujuan penelitian di antaranya: A. Untuk mengungkapkan fatwa MUI tentang larangan siaran program Infotainment di televisi. B. Untuk mengetahui konformitas antara fatwa MUI tentang larangan siaran program Infotainment dan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan.
Metode yang digunakan adalah: 1. Pendekatan normativ ( library research), 2. Data primer yaitu dari buku Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2010, 3. Tehnik pengumpulan data berupa tehnik analisis Dokumentasi dan tehnik Wawancara (metode interview), 4. Analisis data menggunakan metode deskripsi Analisis dan komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya antara fatwa MUI dan Pasal 310 KUHP saling berketerkaitan sebagaimana fatwa sebagai pelengkap ( komplemen) dari pasal 310 KUHP, di dalamnya mengandung unsur pencegahan (prefentif) dan penanganan (kuratif). Konformitas diantara fatwa MUI tentang larangan infotainment dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan. A. Fatwa mempunyai elemen-elemen diantaranya: fatwa mempunyai hukum dari segi kelemahan fatwa tidak mengikat tapi punya wewenang yang tinggi dalam masalah agama, dari segi kekuatan fatwa mempunyai hukum (Al-Qur’an dan As-sunnah) dengan tegas melarang perbuatan Nahi Munkar, dengan syari’at ajaran Islam, dan dari segi yuridis adalah jika fatwa diadopsi menjadi keputusan pengadilan maka hukum tersebut akan mengikat, dan merupakan sifat yang tercela, dari segi substansi/ isi dari fatwa MUI adalah isinya mempergunjing orang lain, di dalam Islam namanya Ghibah, dan jika tuduhan tersebut tidak ada bukti disebut Fitnah. Hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, karena pokok permasalahan dalam infotainment adalah menghibur bukan menghibah. B. Pasal 310 KUHP mempunyai elemen-elemen diantaranya: dari segi kelemahan pasal adalah sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman, untuk mengubah prosedur diperlukan tatanan cara sebagai persyararatan, dari segi kekuatan hukum pasal mengikat dan sudah di UU secara resmi oleh presiden, dan ada kepastian hukum, secara yuridis bahwa sifat yang melawan hukum sifatnya tercela dan dapat di pidana, dan yang telah dicantumkan dalam UU, baik brsifat komunal maupun khusus disengaja/ tidak sengaja, secara substansi/ isinya adalah ada unsur kesengajaan yang di buat seseorang dimana seseorang harga dirinya di jatuhkan dan membuat perasaan malu, tercemar nama baiknya dan terhina.