Proses kepailitan pada umumnya adalah proses panjang yang melelahkan. Di satu sisi akan banyak pihak (kreditor) yang terlibat dalam proses tersebut, karena pihak debitor yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu, sedang di sisi lain, belum tentu harta pailit mencukupi, apalagi dapat memenuhi semua tagihan yang ditujukan pada debitor. Adanya aturan-aturan dalam proses kepailitan, belum jelas mengatur posisi buruh yang perusahaannya dinyatakan pailit. Buruh pada prinsipnya berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Tagihan semacam ini bahkan telah secara tegas dinyatakan sebagai utang yang lebih didahulukan pembayarannya daripada utang-utang lainnya. Yang tidak kalah menarik, apabila harta pailit ternyata tidak mencukupi. Apa yang bisa digunakan untuk membayar upah buruh dalam kondisi seperti ini? Sekalipun hak pesangon telah dijamin oleh undang-undang, namun, itu pun masih tergantung pada mampu tidaknya majikan (kurator sebagai pengurus harta pailit) membayarkan uang pesangon tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan tergolong penelitian normatif disebutkan juga penelitian hukum doktrinal, dengan pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, kemudian menganalisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan undang-undang (Statue Approach) serta pendekatan kasus (Case Approach). Dengan judul skripsi Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Dan Penyelesaiannya Pada KSP Syariah BMT Fisabilillah Wonogiri Perspektif Hukum Islam.
Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian permasalahan hak buruh dalam kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah dalam Pengadilan Niaga Nomor Putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG seperti kepentingan upah pekerja berhak untuk mendapatkan imbalan atau perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 maka hak pekerja untuk mendapatkan upah merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi dan atas dasar pertimbangan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 memiliki kedudukan dibawah upah pekerja. Dalam arti upah pekerja mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu, hal ini merupakan terobosan hukum (rule breaking through) dari ketentuan yang telah di atur oleh UU Kepailitan dan hukum jaminan yang berlaku. Sehingga jelas apabila terjadi kepailitan kini upah pekerja memiliki kedudukan lebih tinggi yang dilakukan sesuai dengan asas keadilan. Dalam putusan Nomor 12/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga SMG telah sesuai berdasarkan hukum Islam, dimana Hakim memerintahkan melarang kreditur untuk bertindak atas hartanya, sehingga status hukum dari kekayaan kreditur berada di bawah sita umum. Sedangkan menurut hukum Islam status kreditur dikenakan hajr (pencekalan), berarti mencegah atau membatasi seseorang untuk membelanjakan hartanya. Hajr bisa diberlakukan oleh Hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberinya hutang.