Perdagangan di Indonesia saat ini banyak didominasi oleh perdagangan barang dan jasa yang merupakan kerjasama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha asing atau pengusaha Indonesia dengan pengusaha Indonesia. Salah satu kerjasama barang dan jasa tersebut adalah waralaba (franchise). Pada awalnya waralaba merupakan konsep bisnis mengenai pemberian penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh pemberi waralaba (franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee). Penelitian ini ingin membahas bagaimanakah sistem pelaksanaan waralaba pada Toko Roti Kurnia Bakery di Mijen Kota Semarang? Dan bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek waralaba (Studi Lapangan Di Toko Roti Kurnia Bakery Mijen Kota Semarang)?
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa pembahasan ini adalah analisa data deskriptif dengan mendeskripsikan makna atau fenomena yang ditangkap dengan menunjukkan bukti-buktinya.
Berdasarkan hasil penelitian, dalam sistem bisnis Toko Roti Kurnia Bakery di Mijen Kota Semarang pelaksanaan pembayaran franchise fee tidak ada, akan tetapi diganti dengan commitment fee (sebagai pengikat ataupun keseriusan dalam melaksanakan mitra usaha) yang dibayarkan setelah kedua belah pihak menandatangani kerja sama yang telah disepakati. Besarnya royalty fee dibebankan kepada pihak franchisee yaitu sebesar 80% dari profit yang diperoleh untuk setiap bulannya. Apabila profit yang diperoleh selama satu bulan adalah diatas 2 juta, maka franchisee wajib untuk membayar royalty fee kepada franchisor. Namun, apabila keuntungan yang diperoleh franchisee selama satu bulan kurang dari 2 juta, maka pihak franchisee tidak diwajibkan untuk membayar royalty fee kepada pihak franchisor. Menurut hukum Islam, sistem waralaba yang diterapkan pada Toko Roti Kurnia Bakery di Mijen Kota Semarang sudah memenuhi syarat dan rukun akad syirkah inan. Akan tetapi menurut hemat penulis praktek tersebut seharusnya menggunakan musyarakah mutanaqisah yang mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Karena setelah bekerjasama beberapa tahun pihak franchisor memberikan kesepakatan baru dengan pihak franchisee, yaitu franchisee (pihak kedua) diharuskan membayar 50% modal awal dari franchisor (pihak pertama) yaitu Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan setiap bulannya sudah tidak ada royalty fee lagi, yang mana kesepakatan tersebut tidak ada diperjanjian awal.