Salah satu sumber daya alam yang dikuasai dan diatur oleh negara adalah hutan yang dipergunakan sebagai lahan pertanian. Kenyataan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lahan pertanian milik Perhutani merupakan lahan pertanian yang berada dalam kawasan hutan negara yang pengelolaanya dipegang oleh Perum Perhutani. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan, pemerintah menyediakan program IPHPS (Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial), sehingga bagi kelompok masyarakat yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pengolahan hasil perhutanan sosial adalah LMDH (Lembaga Masyarakat Daerah Hutan). Pentingnya prosedural pengelolaan lahan pertanian milik perhutani yang dikuasai Negara, sebab menjadi komoditas para petani sekitar hutan untuk mendapatkan pemerataan ekonomi yang layak. Dalam konteks ini peneliti menganggap penting untuk melakukan kajian tentang hal tersebut dengan pertimbangan: pertama, terjadinya praktik sewa menyewa lahan garapan pesanggem kepada pihak lain selain pihak yang ada dalam naskah perjanjian kerjasama PLDT (Penanaman Lahan Dibawah Tegakan); kedua: praktik sewa menyewa terhadap pihak lain tidak diketahui (maupaun diketahui oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama) dan dibiarkan berlarut-larut. Ketiga, tidak adanya pungutan hasil sharing dari pihak Perhutani maupun LMDH kepada petani Desa Gesengan.
Melihat realita tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian milik Perhutani di Desa Gesengan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian milik Perhutani di Desa Gesengan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Dalam mengurai maslaah diatas penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan deskriptif analisis.
Adanya temuan penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, praktek sewa menyewa antara pesanggem dengan penyewa tidak melanggar ketentuan hukum positif didalam Pasal 3 huruf b, d dan e Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena dilakukan setelah berakhirnya pernjanjian tertulis yang berlanjut dengan upaya kesepakatan lisan antara Perhutani, pihak pesanggem dan LMDH yang mana dalam upaya menyongsong ketahanan pangan tersebut tidak ada pembahasan terkait larangan pemindahtanganan pengelolaan lahan milik Perhutani. Kedua, Praktek Dalam tinjauan hukum Islam, praktek sewa menyewa antara pesanggem dan penyewa di lahan milik Perhutani juga tidak melanggar hukum Islam karena didasarkan pada pertimbangan aspek kemadharatan dari kehalalan rizki, kemadharatan dari kerugian Negara, serta kemadharatan dari perbuatan melanggar hukum. Praktek ijarah tersebut berkesesuaian dengan kaidah Bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.