Kecamatan Ungaran Barat merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Semarang, yang mana di Kecamatan tersebut memiliki sektor perekonomian dalam hal industri rumah tangga. Industri yang cukup terkenal ialah produk keripik-keripik, tumpi, dan makanan sejenis lainnya. Dari banyaknya pelaku usaha tersebut, namun masih sedikit pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada produknya, hal tersebut tidak mencerminkan dengan peraturan yang telah ada mengenai produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Peraturan itu telah disahkan sejak tahun 2014, namun dalam implementasinya dikalangan produsen belum banyak yang menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut.
Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah Bagaimana implementasi UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk industri rumah tangga di kecamatan Ungaran Barat? Bagaimana pengawasan Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk industri rumah tangga tanpa label halal di kecamatan Ungaran Barat?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari obyek penelitian yang sebenarnya, dengan bentuk penelitian hukum normatif-empiris yaitu dengan penggabungan antara hukum normatif dengan adanya unsur empiris. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.
Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah yang Pertama Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat belum berjalan dalam pengaplikasiannya dikalangan para produsen. Karena beberapa produsen masih beranggapan bahwa bersertifikat halal belum menjadi kebutuhan mendesak terhadap produknya. Kedua Pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH pada produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat dapat dikatakan belum berjalan. Karena, saat ini Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah yang mengemban tugas sebagai BPJPH di wilayah Jawa Tengah belum pernah mengeluarkan sertifikat halal untuk suatu produk. Ketiga dalam perspektif hukum Islam terhadap jual beli produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat yang tidak mencantumkan label halal adalah termasuk jual beli yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan sudah terpenuhi rukun-rukunnya yaitu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang serta jual beli ini dilakukan atas dasar saling percaya antara penjual dan pembeli, namun tidak dianjurkan karena melanggar ketentuan Undang-undang.