Skripsi ini adalah hasil peneletian kepustakaan dengan judul Tinjauan Video Call Sex (VCS) Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2019/Pn.Smg), yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Smg tentang video call sex (vcs) serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai video call sex (vcs) dalam putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN?
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dipilihnya jenis penelitian normatif ini dikarenakan dalam penelitian ini menguraikan masalah-masalah yang terjadi selanjutnya kemudian menggunakan teori-teori hukum dan kaitannya dengan undang-undang yang berlaku. Dan menggunkanan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg. Sumber data yang didapat dari studi kepustakaan adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang sebagai sumber data primer yaitu data asli yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan sebagai data sekunder semua tentang hukum yang berisi dokumen resmi seperti hukum pidana islam.
Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg tentang pemerasan dan pengancaman yang berawal dari video call sex, Majelis Hakim memetuskan untuk menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang berawal dari video call sex, sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perspektif hukum pidana Islam, zina dan hirobah hukuman pokoknya adalah hadd, tetapi dalam kasus teersebut belum memenuhi unsur dari zina dan hirobah tetapi mendekati kepada perzinahan yang mana dalam hukum pidana Islam dikenai hukuman ta’zir, yang mana hakim yang menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.