Kecelakaan lalu lintas bukanlah hal yang diinginkan saat berkendara, melainkan musibah yang bisa terjadi kapan dan dimanapun berada. Dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 310 ayat 4, Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lalu bagaiman jika pelaku adalah anak dibawah umur, disisi lain anak adalah generasi emas yang perlu dilindungi hak dan kelangsungan hidupnya. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum, UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar peradilan pidana.

Penelitian ini penulis khususkan mengenai perkara anak pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia, yang diselesaikan dengan diversi pada tahap penyidikan di Polres Bantul. Adapun rumusan masalah yang penulis angakat ialah, pertama, bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku kecelakaan pada tingkat penyidikan dalam hukum positif, dan kedua bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku kecelakaan pada tingkat penyidikan perspektif hukum pidana Islam.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis kasus. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini diambil dari salinan berkas perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul. Kemudian didukung dengan bahan hukum skunder seperti literatur tentang diversi, konsep pembunuhan dalam pidana Islam, Undang-undang UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan KUHP.

Adapun hasil penelitian bahwa diversi yang diupayakan oleh penegak hukum khusunya polisi pada tingkat penyidikan, dengan melibatkan pelaku/keluarga, korban/keluarga, tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan dan penyidik/polisi, cukup efektif. Kasus dihentikan dan berakhir damai kemudian pihak pelaku memberikan kompensasi sebesar Rp.10.000.000,00 sebagai biaya taliasih dalam hukum pidana Islam disebut dengan diyat/ganti rugi. Metode Shulh/perdamaian memiliki beberapa kesamaan dengan penyelesaian upaya diversi yang mengedepankan pendekatan restoratif justice. Hal ini menunjukan bahwa tidak semua perkara pidana diproses di pengadilan, khusus lagi perkara anak.