Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam menjamin keselamatan baik fisik maupun psikis orang-orang yang ada dalam lingkungan kerja. Pengaturan K3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, aturan lain juga dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan dari Menteri Ketenagakerjaan lainnya. Pengawasan terhadap Norma K3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan umum dan pengawas spesialis. Kabupaten semarang memiliki angka tertinggi dalam kasus ketenagakerjaan pada tahun 2019 dengan jumlah 1.374 kasus kecelakaan. Pengawasan pelaksanaan K3 harusnya menjadi garda terdepan untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di Kabupaten Semarang, tetapi fakta di lapangan belum mencapai apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja.
Berdasarkan hal di atas, maka penulis perlu meneliti lebih jauh mengenai bagaimana Undang-Undang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan K3, yang mana judul penelitian ini adalah Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oleh Pengawas Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang. Rumusan masalah yang dibahas adalah: Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di Kabupaten Semarang? Bagaimana analisis yuridis pengawasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di Kabupaten Semarang?
Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah (Disnakertrans) Jawa Tengah. Pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara. Teknis yang digunakan yaitu analisis kualitatif untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan K3 di Kabupaten Semarang memiliki beberapa catatan. Pertama, rasio pegawai pengawas ketenagakerjaan yang masih kurang dibandingkan perusahaannya, padahal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Perdagangan), pada pokok-pokok konvensi nomor 9 mengharuskan pengawas itu imbang dengan perusahaan. Kedua, belum maksimalnya sistem pelaporan pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang, hal ini sebagaimana yang ada pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Ketiga, perlu adanya pembinaan intensif pada semua pihak, terkhusus pada para pekerja. Keempat, perlu adanya kajian ulang mengenai definisi kecelakaan kerja yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial.