Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dengan 3 tingkat golongan alkohol, yaitu golongan A mengandung 1-5%, golongan B 5-20% dan golongan C 20-55%. Alkohol sendiri menimbulkan mabuk atau hilangnya kesadaran pada peminumnya. Minuman keras sering kali menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat yang mengganggu ketenangan masyarakat. Dengan itu pemerintah kota Bekasi membuat suatu regulasi mengenai peredaran minuman keras melalui peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi. Yang pada pasal 3 berbunyi “pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras bertujun untuk mengantisipasi sedini mungkin gangguan baik sosial maupun ketertiban umum yang diakibatkan minuman keras”. Yang mana tujuan dari adanya peraturan daerah ini adalah untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warga kota Bekasi melalui upaya-upaya yang di lakukan oleh penegak hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah kota Bekasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam pengendalian minuman keras di Bekasi beserta problematika yang menghambat pengendalian minuman keras. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang menggabungkan yuridis dan empiris. Sumber data yang di gunakan pada penelitian ini melalui wawancara dengan pihak penegak hukum yang menyelami permasalahan minuman keras di kota Bekasi, yaitu bapak Saut Hutajulu S.E.,M.Mi. selaku kepala bidang penegakan dan pengendalian peraturan daerah di Satpol PP kota Bekasi dan bapak Suwolo Seto dari reserse narkoba polres kota Bekasi juga sumber pendukung seperti buku atau literasi lainnya. Dari data berupa wawancara dan data pendukung tersebut di kaitkan dengan peraturan-peraturan yang menyangkut isi dari pembahasan skripsi ini.
Hasil dari penelitian ini di simpulkan bahwa penegakan hukum dalam pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi di lakukan oleh aparat daerah yaitu Satpol PP, kepolisian dan di bantu dengan instansi lainnya yang di sebut tim gabungan. Dalam penegakan hukum dalam pengendalian mengenai peredaran minuman keras di Kota Bekasi di lakukan dengan menggunakan upaya represif dan preventif. Dari upaya yang di lakukan, sejauh ini berhasil mengalami penurunan mengenai peredaran minuman keras ilegal namun belum sampai tahap efektif, yang mana masih terdapat pelanggaran maupun kasus-kasus akibat penyalahgunaan minuman keras. Pemicu utamanya adalah kurang jelasnya mengenai detail-detail dari peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi yang beberapa pasal di dalamnya bercabang ke peraturan yang lainnya sehingga sulit dipahami, ringannya sanksi dari peraturan daerah tersebut yang tidak menimbulkan rasa jera pada masyarakatnya, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat kota Bekasi, kurangnya kuanias penegak hukum dan kurangnya komunikasi antara aparat yang bekecimpung didalam tim gabungan menjadikan pengendalian peredaran miras di kota Bekasi semakin terhambat.