Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan dan konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) yang lebih menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.Praktik penyelesaian perkara penganiayaan dengan mediasi penal ini telah dilakukan oleh Polres Pati. Hal ini sangat menarik karena tindak pidana penganiayaan adalah delik biasa, bukan aduan, namun terobosan mediasi penal telah berani dilakukan oleh Polres Pati. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan di Polres Pati, untuk mengetahui mengetahui implementasi mediasi penal di Polres Pati yang dilaksanakan di Polsek Winong dan merumuskan mediasi penal yang ideal.
Penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan berlakunya hukum, yaitu tentang penerapan Pasal (12) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dalam tindak pidana penganiayaan di Polres Pati. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada pihak kepolisian di Polres Pati, pelaku tindak pidana dan korban. Selanjutnya data sekunder diperoleh berdasarkan dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Daa divalidasi dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menyatakan bahwa proses mediasi penal di Polres Pati yang dilaksanakan di Polsek Winong diinisiasi oleh kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, yang selanjutnya dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai dan melakukan pencabutan laporan di Kepolisian. Namun sayangnya, pihak kepolisian masih bersifat pasif dalam proses mediasi penal, sehingga inisiasi dan keaktifan dalam mendamaikan benar-benar berasal dari para pihak. Selanjutnya dalam penelitian ditemukan bahwa bila salah satu syarat yang ada didalam Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tidak terpenuhi, misal terlapor seorang residivis, maka tidak bisa dilakukan mediasi penal. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan fondasi moral filosofis adanya mediasi penal, yaitu untuk mewujudkan keadilan restoratif, sehingga menurut hemat penulis, mediasi penal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat tetap bisa dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari mediasi penal adalah win-win solution ketika korban dan pelaku sepakat berdamai maka itulah keadilan tercapai.
Dengan demikian, sebagai rekomendasi kepada pihak kepolisian, penulis menyarankan agar pihak kepolisian memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan dan diskresi untuk menyelesaikan perkara penganiayaan dengan cara mediasi penal, meskipun ada syarat formil yang tidak dapat dipenuhi, mengingat partisipasi dan inisiasi mediasi telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk suatu kemaslahatan dan mewujudkan restoratif justice, bukan sekedar mengejar keadilan prosedural.