Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah perubahan yang mengacu pada teknologi kecerdasan buatan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara drastis, bisa dikatakan perubahan digitalisasi dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Untuk itu penulis mengambil judul ini dikarenakan di Semarang masih banyak pengangguran maka dari itu perlu adanya sebuah pelatihan dari pihak swasta maupun negeri guna meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai pekerja di era Revolusi Industri 4.0. Penulis meneliti peran dan efektivitas Balai Latihan Kerja Kota Semarang dalam melakukan tugas, fungsi serta menyelenggarakan pelatihan guna mengetahui seberapa skill para tenaga kerja setelah mengikuti pelatihan, kemudian ingin mengetahui program kejuruan yang cocok sesuai kebutuhan pasar dan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai pekerja di era Revolusi Industri 4.0. Di samping itu penulis memilih Balai Latihan Kerja Kota Semarang dikarenakan Badan pelatihan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sebuah pelatihan kerja dan memiliki keunggulan dari pada Balai Latihan Kerja di Kota lain yang memiliki beragam inovasi kejuruan.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum non doctrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan efektivitas hukum. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, peran dari Balai Latihan Kerja Kota Semarang dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja di era Revolusi Industri 4.0 sudah memberikan pengetahuan seputar hak dan kewajiban yang harus dijalankan tenaga kerja selain itu BLK sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, menyelenggarakan pelatihan, memberikan pelatihan yang berbasis kompetensi dan sesuai kebutuhan pasar di Kota Semarang, kemudian memberikan sejumlah keterampilan kepada peserta pelatihan dan menyediakan alat alat penunjang pelatihan (alat pelatihan, modul, serta menyediakan tenaga pengajar, selain itu juga dibekali kemampuan diluar pelatihan seperti kedisiplinan, tanggung jawab, serta memiliki etos kerja yang baik. Kedua, mengenai efektivitas Balai Latihan Kerja Kota Semarang dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai pekerja di era Revolusi Industri 4.0. sudah berjaan baik namun perlu ditumbuhkan lagi seputar motivasi untuk bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai pekerja setelah diajarkan pada saat proses pelatihan kemudian untuk saat ini masih belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan efektivitas hukum bisa berjalan apabila antara kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat bisa berjalan selaras, mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan materi serta substansinya sudah bagus,selain itu Balai Latihan Kerja Kota Semarang di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan sebagai penegak hukum juga sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang yaitu melaksanakan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja yang tinggi namun yang perlu ditingkatkan lagi adalah sarana dan fasilitas seperti kurangnya alat pelatihan yang memadai, beberapa paket pelatihan yang kurang berinovasi serta kesadaran hukum masyarakat dalam mengamalkan pelatihan yang diberikan oleh Balai Latihan Kerja Kota Semarang guna untuk mengfektifkan peran Balai Latihan Kerja di era Revolusi Industri 4.0.