Peraturan Hak Cipta di Indonesia sangat dipengaruhi oleh civil law sistem yang lebih dominan memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemilik hak terkait dikarenakan hak cipta merupakan hak eksklusif. Demikian diatur di dalam pasal 120 perihal ketentuan pembagian delik terhadap hak cipta yaitu merupakan delik aduan. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini penulis memberikan dua tujuan yaitu: 1) Untuk mengetahui kebijakan delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta (analisis pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014). 2) Untuk mengetahui analisis delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta di tinjau dari kebijakan kriminal.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum doktrinal yang diperoleh melalui proses induksi dan norma positif yang berlaku berdasarkan hasil penelitian yang dirujuk. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berupa data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur, bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan masalah tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yang mendeskrispikan sekaligus menganalisa peraturan perundang-undangan dalam penerapan kebijakan delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta dalam pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini menunjukan. Pertama, penerapan kebijakan Pasal 120 dalam UU Hak Cipta masih belum efektif dikarenakan pelanggaran hak cipta merupakan masalah atau tindak pidana yang bersifatnya umum, yang tidak hanya merugikan pencipta, namun juga memberikan aspek kerugian bagi pembaca, dan juga masyarakat banyak. Perlu kebijakan delik umum untuk mampu meminimalisir pelanggaran hak cipta tanpa mengurangi hak eksklusif pencipta. Kedua, kebijakan kriminal lebih menekankan terhadap perlindungan masyarakat dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta.